Follow
Di stop Mendagri, program e-KTP di Kediri masih berlanjut
Merdeka.com - Program e-KTP di Kabupaten Kediri masih terus berlanjut meskipun di stop Kementerian Dalam Negeri. Meski tidak menerbitkan e-KTP namun Pemkab Kediri hanya merekam data penduduk sesuai ketentuan e-KTP.
Salah satu yang dilaksanakan oleh petugas kepada warga yang mengurus e-KTP adalah melakukan proses rekam data seperti pindai retina mata dan sidik jari.
Anwar, Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri membantah menerbitkan e-KTP. Pihaknya hanya mendata administrasi kependudukan, tetapi tidak menerbitkan e-KTP.
"Selama program e-KTP dihentikan Pemkab Kediri akan menerbitkan KTP reguler sebagai bukti kependudukan," terang Anwar, Jumat (5/12).
Sesuai data jumlah penduduk wajib KTP di Kecamatan Ngasem lebih dari 43 ribu jiwa. Dari jumlah itu 37 ribu jiwa sudah melakukan rekam data e-KTP. Sementara jumlah total pendudukan kabupaten kediri yang wajib KTP mencapai Sebanyak 1.130.000 jiwa.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia
Data KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca Selengkapnya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital
Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Potret Terkini di Pelabuhan Merak: Cuaca Cerah, Kendaraan Pemudik Masih Mengular Panjang
Dermaga eksekutif menjadi pilihan bagi pemudik perjalan kaki, karena akses yang cukup dekat dari terminal terpadu Merak.
Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca Selengkapnya
Dirikan Tenda Hajatan di Tengah Rel Kereta Api, Warga Terancam Denda Rp15 Juta
Mengetahui ada kegiatan di lokasi terlarang, polisi segera membubarkan kegiatan tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tegaskan Heru Budi Tak Pernah Instruksikan Pemangkasan Anggaran KJMU
Dia menyatakan, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.
Baca Selengkapnya