Di mata haters apapun yang dilakukan Jokowi selalu salah
Merdeka.com - Sebagai seorang pemimpin, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi selalu menjadi sorotan publik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga hal-hal kecil yang dilakukan oleh Jokowi akan mengundang banyak komentar dari masyarakat, tak terkecuali para haters.
Seperti ketika dasi yang dikenakan Jokowi dalam pertemuannya dengan Sultan Brunei Darussalam, Senin (9/2) lalu, terlihat dari sela jas yang dikenakannya. Hal kecil ini justru ramai diperbincangkan di media sosial yang menganggap pakaian Jokowi kampungan.
Bukan hanya itu, beberapa hari ini media sosial kembali membicarakan cara bersalaman Jokowi kepada Raja Arab, saat pertemuannya di Uni Emirat Arab, Sabtu (12/9) kemarin.
Netizen justru menertawakan cara bersalaman mantan Walikota Solo itu, dan membandingkannya dengan cara bersalaman pemimpin negara lain saat bertemu dengan Raja Arab.
Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah, Musni Umar mengatakan, hal ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Bukan hanya saat kepemimpinan Jokowi, namun aksi bully terhadap para pemimpin juga pernah dilakukan saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.
"Memang ini suatu perkembangan di masyarakat siapa saja yang berkuasa selalu di-bully dan itu tidak hanya Jokowi, tapi SBY dan Mega juga pernah mengalami hal ini. Namun, bagi pemimpin reformasi tidak boleh larut dengan bully yang dilakukan masyarakat," kata Musni saat dihubungi, Minggu (13/9).
Selain tidak larut dengan bully, Jokowi juga harus menyiapkan diri untuk menerima bully-an yang dilakukan masyarakat. Menurut Musni, hal ini hanyalah sebuah euforia. Sayangnya euforia tersebut berlangsung terlalu lama.
"Kalau bully ini dilakukan terus menerus akan tidak menguntungkan, karena akan menciptakan masyarakat yang tidak pernah berpikir positif, dan menganggap apa yang dilakukan Jokowi selalu salah," imbuh Musni.
Oleh karena itu, Musni menyarankan agar masyarakat bisa membangun persepsi positif terhadap pemimpin di Indonesia agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab bagaimanapun juga, setiap manusia tidak sempurna dan pasti memiliki kesalahan.
"Hal ini bisa dirubah melalui media sosial. Untuk mendorong kemajuan, mendorong pemimpin bekerja sebaik-baiknya. Sehingga dia bisa mawas diri untuk tidak menyalahgunakan wewenang," pungkasnya.
Dalam waktu dekat, kebiasaan mem-bully pemimpin ini harus diakhiri. Sebab, hal ini sudah bertentangan dengan tradisi Pancasila yang mengusung penerimaan atas perbedaan.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
VIDEO: Jokowi Curhat Cucu Protes Lihat Wajahnya di Majalah: Wajah Mbah Digambar Jelek Banget
Jokowi menganggap itu sebuah kritikan yang harus didengar
Baca SelengkapnyaMomen Presiden Jokowi Kepanasan Hingga Pinjam Topi Siswa SMK, Ternyata Mengaku Fans
Berikut momen Presiden Jokowi dipinjami topi oleh siswa SMK lantaran kepanasan saat kunjungan kerja. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Butuh Nyali Besar Jadikan Indonesia Negara Maju: Kadang Saya Malah Dibully
Jokowi mengungkapkan tidak mudah mewujudkan generasi Indonesia emas pada 2045 mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Viral Pidato Jokowi Sebut Jangan Pilih Nomor 2 karena Emosian, Begini Fakta Sebenarnya
Benarkah Jokowi meminta agar tidak memilih capres nomor 2? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaJokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Boleh Memihak!
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaZulhas: Pak Jokowi PAN Banget, PAN Ya Jokowi Banget
Saat ditanyakan apakah Jokowi juga diberikan KTA sebagai kader PAN, Zulhas tak menjawab tegas.
Baca SelengkapnyaGanjar Kritik Jokowi Sering Beda Sikap dan Perkataan: Rakyat Sulit Percaya
Calon Pesiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap berubah pernyataan dan sikapnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya