Di Depan Menag, Anggota DPR Sebut Ada PNS di Kemenkeu & Kemendikbud Dicap Radikal

Merdeka.com - Rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Fachrul Razi diwarnai banyak interupsi. Menag dihujani berbagai kritik soal imbauan penggunaan cadar di instansi pemerintah.

Anggota Komisi VIII Fraksi PKB, Maman Imanulhaq Faqi, menyebut Menag bisa lebih fokus pada kementerian lain selain Kementerian Agama. Sebab, menurutnya, paham radikal justru ada di Kementerian lain.

"Saya berharap Pak Menteri ada koordinasi dengan beberapa kementerian karena sebetulnya yang radikal bukan di Kemenag. Di Kemenag itu isinya kelompok-kelompok toleran, Islamnya Islam yang moderat," kata Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Maman mengungkap, ada PNS di kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kerap dicap radikal.

"Kita lihat di Kemenkeu, di BUMN, Kemendikbud, itu teman-teman itu ada yang dicap radikal. Jadi tolong dikoordinasikan," tuding Maman yang juga warga nahdliyin tersebut.

Kemenag Kurang Maksimal Tindak Hate Speech

Politikus PKB itu menyatakan banyaknya ujaran kebencian yang dilakukan beberapa oknum bukan karena Kemenag kurang koderat. Melainkan karena Kemenag yang dianggap kurang maksimal melakukan tindakan.

"Kenapa ada dai yang melakukan hate speech menguasai media sosial? Itu karena militansi Kemenag yang kurang dan juga tidak di pos secara profesional menguasai media sosial," ucapnya.

"Kita berharap dengan menteri yang baru, reformasi birokrasi di Kemenag betul-betul terwujud. Dimulai dari penertiban aparatur Kemenag di sekian waktu tidak korupsi, pemihakan pada minoritas. Karena periode kemarin saya masih menemukan ada oknum Kemenag menjadi pelaku intoleran," tandas Maman.

Reporter: Delvira Hutabarat