Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyinggung gaji guru. Hal itu ia sampaikan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat puncak Peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional di Semarang, Jawa Tengah.

Awalnya, Ganjar mengingatkan bahwa dunia pendidikan bukanlah sekadar ruang untuk mencetak karyawan saja, namun ruang besar dalam mengangkat kemanusiaan. Guru berperan dalam memahami potensi yang ada di setiap diri siswa.

"Tidak ada yang mewajibkan siswa pandai fisika dan matematika, menguasai ekonomi dan geografi. Mereka punya potensi masing-masing, biarkan pada pilihannya," tutur Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/12).

"Tapi enggak fair membicarakan pembangunan pendidikan tapi nggak membicarakan sumber pendapatan para pengajarnya. Ku wis mbaten kok. Kalau saya ngomong pendidikan ngomongnya keras, ngomong pendapatan apa lagi. Bahkan kadang-kadang perbedaan pendapat itu bisa lebih diterima dibanding beda pendapatan, ayo, ayo," sambungnya.

Ganjar kemudian menyampaikan curhatan para guru kepada Presiden Jokowi. Salah satunya keluhan soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Jadi Bapak Presiden, waktu peringatan hari guru tingkat provinsi kemarin teman-teman guru banyak mengeluh soal PPPK. Kira-kira gini Pak, wah pak katanya mau ada pengangkatan 1 juta PPPK. Mbok guru diutamakan, katanya gitu, dan tentu saja saya yakin bapak ibu yang hadir juga menerima curhat seperti itu di tempat masing-masing, apalagi kepala daerah," jelas Ganjar.

Menurutnya, target tersebut akan terlampaui lantaran berdasarkan data catatan 2021 ada 300 ribu pengangkatan dan 2022 ada 399 ribu pengangkatan. Ganjar pun yakin pada tahun 2023 akan ada peningkatan pengangkatan.

"Dan Insyaallah tahapan-tahapan itu akan kita lalui, dan kita di Jateng telah melantik 5.788 ribu guru PPPK, dan 31 Oktober kita buka lagi penerimaan PPPK kira-kira ada 4.600 lowongan yang kami masukan, 4.361 orang dimasukan. Masih ada 5.540 guru honorer di bawah naungan Pemprov Jateng dan tentu di Kabupaten Kota alami hal serupa," katanya.

"Waktu kewenangan diberikan ke kami, satu yang saya ingat karena banyak yang komplen gimana guru honorer bisa dapat minimum UMK. Maka di Hari Guru saya minta kepala daerah bisa enggak ya alokasi anggaran diberikan minimum UMK, kalau di Provinsi UMK kurang lebih 7,5 sampe 10 persen, apalagi bisa lebih dari situ. Saya kadang risih karena guru-guru tanya, Pak cicilan kita bulan depan bagaimana. Yang SK-nya sudah ada di bank angkat tangan? keliatan," kata Ganjar.

Reporter: Nanda Perdana/Liputan6.com