Dewi Yasin tertangkap tangan KPK, kinerja Hanura tak terpengaruh
Merdeka.com - Politisi Hanura, anggota komisi VII DPR RI, Dewi Yasin Limpo (DYL) ditangkap KPK kasus dugaan korupsi sudah masuki hari ketiga pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu, (21/10). Seiring dengan hal itu, DPD Hanura Sulsel, partai tempat Dewi pernah menjabat posisi sebagai ketua melakukan safari ke daerah untuk menyemangati kader.
Ketua DPD Partai Hanura Sulsel, Ambo Dalle, mengatakan sebagian besar pengurus Hanura Sulsel melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk memberikan semangat kepada para kader agar tidak terpengaruh dengan informasi terkait penangkapan DYL. Salah satu pengurus yang sudah berada di daerah saat ini yaitu Sekretaris DPD Partai Hanura Sulsel, Abdul Waris Halid yang berkunjung ke Kabupaten Gowa dan akan lanjut ke Kabupaten Bone dan Selayar.
"Kita semua ke daerah-daerah menemui para kader dengan tujuan menyemangati mereka agar tetap bekerja dengan baik, tidak terpengaruh dengan kasus tertangkapnya Ibu Dewi. Khususnya kepada kader-kader yang di daerahnya sementara jalani tahapan Pilkada," kata Ambo Dalle yang dikonfirmasi via telepon, Jumat (23/10).
Lanjut Ambo Dalle, apa yang dialami Dewi Yasin Limpo adalah warning bagi semua kader Partai Hanura khususnya yang saat ini duduk di DPRD agar jauh dari tindakan tidak terpuji serta bekerja dengan baik sesuai koridor.
Ketika ditanya soal sikap tegas Partai Hanura, Ambo Dalle menegaskan, berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), sanksi bagi kader yang terlibat kasus korupsi adalah pemecatan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaDia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaSidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo yang bertindak sebagai ketua panel dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya