Desak UMK di Jabar naik 25 persen, buruh geruduk rumah Gubernur Aher

Merdeka.com - Berbagai elemen buruh menggeruduk rumah dinas Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung. Mereka ngotot menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) capai 25 persen.

Selain itu, massa juga meminta agar Pemprov Jabar tidak menggunakan aturan pemerintah pusat ihwal PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan dalam menetapkan UMK.

"Tujuan kami ke sini meminta kepada gubernur (Ahmad Heryawan) untuk mengabaikan PP No 78 tahun 2015 dan meminta 25 persen kenaikan," kata Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto, disela aksi, Jumat (20/11).

Sebelumnya, Ahmad Heryawan menyampaikan, Pemprov Jabar selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat akan ikut aturan ihwal PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dia menyebut, kenaikan UMK 2016 di Jabar akan sama, yakni 11,5 persen.

"Kami kecewa dengan gubernur yang tetap memaksakan PP 78 tetap berlaku. Kenapa ngotot pakai ini. Karena sebelumnya ada beberapa kabupaten/kota yang kenaikannya di atas 11 Persen di antaranya Depok, Purwakarta, Kota Bandung," ungkapnya.

Tapi kemudian, lanjut dia, Gubernur Jabar mengembalikannya agar disamakan kenaikannya dengan alasan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dia menyebut, desakan kenaikan 25 persen sendiri sebenarnya sudah melihat berbagai pertimbangan termasuk komponen hidup layak (KHL).

"25 persen itu sebenarnya sudah melalui perhitungan, kenaikan segitu juga untuk menghindari disparitas (antar daerah) sehingga harus 25 persen," jelasnya.

"Angka segitu juga untuk menjaga daya beli. Kalau kita pakai inflasi nasional ga adil, setiap daerah beda. Jadi minta UMK 25 persen," tandasnya.

Pantauan merdeka.com, buruh dari berbagai elemen seperti SPSI, SPN, Gaspemindo, Gobsi, PPMI, KSPI hingga saat ini masih menduduki depan rumah gubernur. Bahkan massa yang didominasi berpakaian kemeja biru itu memblokir jalan dari kedua arah.

Ratusan polisi turut mengawal jalannya aksi tersebut. Meski demikian aksi berlangsung tertib.