Merdeka.com - Dalam rangka rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2020, Amnesty International Indonesia menyerahkan 3.352 surat yang berisi desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ribuan surat diberikan pada Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas dalam webinar yang digelar oleh Amnesty Internasional, Kamis (26/11).

Hal ini merupakan salah satu upaya Amnesty Internasional mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PKS dan memprioritaskan RUU PKS dalam Prolegnas 2021.

Ribuan surat yang diserahkan Amnesty International Indonesia kepada DPR ditulis oleh masyarakat umum yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Ada juga warga yang tergabung dalam Diaspora Indonesia di luar negeri yang ikut menulis surat itu. Salah satunya Wahyu Nara Saputro, pekerja migran di Hong Kong," kata Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid dalam webinar, Kamis (26/11).

Di depan Supratman, Usman membacakan cerita Wahyu, salah satu WNI yang mengalami kekerasan seksual saat berada di dalam penampungan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Selama ini kami tidak tahu harus kemanakah mengadukan masalah seperti ini. Di satu sisi, harga diri kami sebagai manusia dan perempuan seperti tercabik-cabik. Namun di sisi lain, kami tidak bisa protes dan terpaksa harus menjalani semua proses tersebut karena kami membutuhkan pekerjaan untuk menopang kebutuhan ekonomi," ujar Usman membacakan cerita Wahyu itu.

Oleh sebab itu, Usman berharap, melalui kampanye penulisan surat bertema Pesan Perubahan atau PENA, Amnesty International Indonesia mengajak publik menyuarakan dukungan terhadap perbaikan kondisi HAM di Indonesia dan mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM.

Selain mendesak pengesahan RUU PKS, kampanye PENA tahun ini mengangkat isu perlindungan hak tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, penuntasan kasus pembunuhan Munir Said Thalib, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, pembebasan tahanan hati nurani dan perlindungan kebebasan berekspresi di Papua.

"Pada 24 November yang lalu, Amnesty International Indonesia juga sudah menyerahkan 1.352 surat yang menyerukan pembebasan tahanan hati nurani di Papua, Papua Barat, dan Maluku kepada Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mualimin Abdi," kata dia.

Ribuan surat tersebut diserahkan untuk mendesak Pemerintah agar segera membebaskan 38 tahanan hati nurani yang dipenjarakan hanya karena ekspresi damai. Bukan hanya cerita dari Wahyu, di depan Ketua Baleg DPR RI, Usman juga membacakan surat yang ditulis oleh Rutje Selviani, mahasiswi Universitas Cenderawasih, Jayapura. Rutje meminta Presiden Joko Widodo untuk serius menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

"Saya meminta dengan segera kepada bapak presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi di tanah Papua dan menjamin kebebasan berpendapat," kata Usman membacakan surat yang ditulis oleh Rutje.