Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Deretan pernyatan tak pantas Ruhut Sitompul sebagai wakil rakyat

Deretan pernyatan tak pantas Ruhut Sitompul sebagai wakil rakyat Ruhut Sitompul. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Sebagai wakil rakyat, Ruhut Sitompul sepertinya harus kembali mengingat pepatah 'Mulutmu Harimaumu'. Sebab, kali ini politikus dan juru bicara Partai Demokrat itu kembali tersandung kasus, akibat tidak dapat menjaga omongannya.

Ruhut dilaporkan oleh Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, akibat memplesetkan kepanjangan HAM 'Hak Asasi Manusia' menjadi 'Hak Asasi Monyet'. Apalagi, kata-kata kasarnya itu dilontarkan Ruhut dalam kegiatan rapat, antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Gedung DPR RI Senayan pada Rabu (20/4) lalu.

Perkataan Ruhut ini dilontarkannya saat menanggapi adanya tudingan, bahwa pihak Densus 88 telah melanggar HAM akibat kematian Siyono yang merupakan salah seorang terduga teroris.

"Saya kecam yang katakan Densus melanggar HAM. HAM apa? Hak asasi monyet?" ujar Ruhut dalam rapat bersama Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (20/4) lalu.

Menurut Dahnil Anzar selaku pelapor, apa yang diutarakan Ruhut ini jelas-jelas melanggar etika di hadapan publik, dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Untuk itulah dirinya tak segan-segan melaporkan politikus Demokrat itu kepada pihak MKD DPR.

"Jadi jelas itu melanggar etika di hadapan publik. Kata-kata kebun binatang ini kan enggak pantas digunakan di ruang publik, itu saja yang kita laporkan ke MKD," kata Dahnil di Ruang Kesekretariatan MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (29/4).

Pelaporan ini bukan yang pertama kali dialami oleh Ruhut akibat tak dapat menjaga omongannya. Pengamat politik Boni Hargens diketahui juga pernah melaporkan Ruhut ke Mapolda Metro Jaya, atas tuduhan penghinaan yang bersifat rasis.

Boni melaporkan Ruhut atas ucapannya ketika live di salah satu televisi nasional, pada tanggal 5 Desember 2013, sekitar jam 17.30 Wib-18.00 Wib. Perkataan Ruhut tersebut dinilai Boni bernada rasisme, penghinaan manusia atas dasar SARA, dan karenanya merupakan suatu bentuk kejahatan.

"Saat itu saudara Ruhut Sitompul tampak emosional dan cenderung lose-control. Tiba-tiba pada satu segmen, Ruhut mengatakan 'lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitamkan! Ya sudah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam kan!' Belum lagi yang lain-lain, banyak kok," ujar Boni saat dikonfirmasi merdeka.com, pada Jumat (6/12/2013) silam.

Tah hanya itu, saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI dan mendeklarasikan dirinya akan ikut dalam bursa Pilpres sebagai calon presiden, Ruhut juga pernah berkomentar pedas mengenai Jokowi dan niatannya nyapres tersebut.

Kala itu, Ruhut dengan tegas menyindir Jokowi yang menurutnya hanya sebagai 'tukang mebel', dan dinilainya belum level jika harus mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.

"Pedagang mebel mau jadi calon presiden, belum levelnya. Memang mudah jadi presiden? Aku tidak mau bodohi rakyat, aku mau cerdaskan rakyat," kata Ruhut kepada merdeka.com, Minggu (19/5/2014) silam.

"Aku tidak dukung. Aku mau pimpinan negara punya track record cerdas, bersih. Tapi jangan dia (Jokowi). Rakyat harus lebih cerdas, jangan pilih orang karena pencitraan," pungkasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Ruhut Sitompul: Anies Lupa saat Jadi Gubernur Dia Ordal, TGUPP Isinya Tim Sukses

Ruhut Sitompul: Anies Lupa saat Jadi Gubernur Dia Ordal, TGUPP Isinya Tim Sukses

Ruhut mengatakan, fakta itu mungkin saja bisa diungkap pasangan Ganjar-Mahfud pada saat debat kemarin. Sayangnya, mereka tak diberikan kesempatan berbicara.

Baca Selengkapnya
Terowongan Tol Cisumdawu Dikabarkan Retak akibat Gempa Sumedang, Ini Penjelasan Menteri PUPR

Terowongan Tol Cisumdawu Dikabarkan Retak akibat Gempa Sumedang, Ini Penjelasan Menteri PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan terowongan Tol Cisumdawu masih aman untuk dilalui.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
40 Kata-kata Pemilu Lucu, Lawakan Ringan yang Penuh Makna

40 Kata-kata Pemilu Lucu, Lawakan Ringan yang Penuh Makna

Kata-kata pemilu lucu ini bisa jadi hiburan menghadapi suasana politik yang seringkali tegang dan serius.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Sederet Kecurangan Pemilu 2024 yang Digulirkan Lewat Hak Angket, Bukan Untuk Pemakzulan Jokowi

Sederet Kecurangan Pemilu 2024 yang Digulirkan Lewat Hak Angket, Bukan Untuk Pemakzulan Jokowi

Megawati Soekarnoputri semangat menggulirkan Hak Angket untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Begitu Nikmat, Usai Tugas Kepala Aiptu Sabarno Dipijit-pijit Oleh Sang Istri 'Seperti Raja Jalaludin’

Begitu Nikmat, Usai Tugas Kepala Aiptu Sabarno Dipijit-pijit Oleh Sang Istri 'Seperti Raja Jalaludin’

Salah satu unggahannya kembali memantik atensi. Terlihat sang istri yang setia memanjakan polisi berkumis tebal satu itu.

Baca Selengkapnya
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!

Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!

Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya