Deretan pernyatan tak pantas Ruhut Sitompul sebagai wakil rakyat
Merdeka.com - Sebagai wakil rakyat, Ruhut Sitompul sepertinya harus kembali mengingat pepatah 'Mulutmu Harimaumu'. Sebab, kali ini politikus dan juru bicara Partai Demokrat itu kembali tersandung kasus, akibat tidak dapat menjaga omongannya.
Ruhut dilaporkan oleh Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, akibat memplesetkan kepanjangan HAM 'Hak Asasi Manusia' menjadi 'Hak Asasi Monyet'. Apalagi, kata-kata kasarnya itu dilontarkan Ruhut dalam kegiatan rapat, antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Gedung DPR RI Senayan pada Rabu (20/4) lalu.
Perkataan Ruhut ini dilontarkannya saat menanggapi adanya tudingan, bahwa pihak Densus 88 telah melanggar HAM akibat kematian Siyono yang merupakan salah seorang terduga teroris.
"Saya kecam yang katakan Densus melanggar HAM. HAM apa? Hak asasi monyet?" ujar Ruhut dalam rapat bersama Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (20/4) lalu.
Menurut Dahnil Anzar selaku pelapor, apa yang diutarakan Ruhut ini jelas-jelas melanggar etika di hadapan publik, dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Untuk itulah dirinya tak segan-segan melaporkan politikus Demokrat itu kepada pihak MKD DPR.
"Jadi jelas itu melanggar etika di hadapan publik. Kata-kata kebun binatang ini kan enggak pantas digunakan di ruang publik, itu saja yang kita laporkan ke MKD," kata Dahnil di Ruang Kesekretariatan MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (29/4).
Pelaporan ini bukan yang pertama kali dialami oleh Ruhut akibat tak dapat menjaga omongannya. Pengamat politik Boni Hargens diketahui juga pernah melaporkan Ruhut ke Mapolda Metro Jaya, atas tuduhan penghinaan yang bersifat rasis.
Boni melaporkan Ruhut atas ucapannya ketika live di salah satu televisi nasional, pada tanggal 5 Desember 2013, sekitar jam 17.30 Wib-18.00 Wib. Perkataan Ruhut tersebut dinilai Boni bernada rasisme, penghinaan manusia atas dasar SARA, dan karenanya merupakan suatu bentuk kejahatan.
"Saat itu saudara Ruhut Sitompul tampak emosional dan cenderung lose-control. Tiba-tiba pada satu segmen, Ruhut mengatakan 'lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitamkan! Ya sudah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam kan!' Belum lagi yang lain-lain, banyak kok," ujar Boni saat dikonfirmasi merdeka.com, pada Jumat (6/12/2013) silam.
Tah hanya itu, saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI dan mendeklarasikan dirinya akan ikut dalam bursa Pilpres sebagai calon presiden, Ruhut juga pernah berkomentar pedas mengenai Jokowi dan niatannya nyapres tersebut.
Kala itu, Ruhut dengan tegas menyindir Jokowi yang menurutnya hanya sebagai 'tukang mebel', dan dinilainya belum level jika harus mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.
"Pedagang mebel mau jadi calon presiden, belum levelnya. Memang mudah jadi presiden? Aku tidak mau bodohi rakyat, aku mau cerdaskan rakyat," kata Ruhut kepada merdeka.com, Minggu (19/5/2014) silam.
"Aku tidak dukung. Aku mau pimpinan negara punya track record cerdas, bersih. Tapi jangan dia (Jokowi). Rakyat harus lebih cerdas, jangan pilih orang karena pencitraan," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaRuhut mengatakan, fakta itu mungkin saja bisa diungkap pasangan Ganjar-Mahfud pada saat debat kemarin. Sayangnya, mereka tak diberikan kesempatan berbicara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
NasDem telah membuat surat pengantar kepada KPU yang telah dikirimkan bersama surat pengunduran diri Ratu Wulla sebagai calon anggota DPR RI dapil NTT.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaKata-kata pemilu lucu ini bisa jadi hiburan menghadapi suasana politik yang seringkali tegang dan serius.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaSyarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.
Baca Selengkapnya