Depan Praja IPDN, Kepala BNPT Ingatkan Bahaya Paham Radikal Terorisme
Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pencetak aparatur negara mewaspadai paham radikal terorisme. Para praja IPDN nantinya akan menjadi calon pemimpin daerah yang disebar ke seluruh Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, bahkan aparatur negara di daerah-daerah pun juga tak luput dari paparan paham negatif ini," kata Kepala BNPT dikutip dari Antara, Minggu (6/10).
Mereka, lanjut Suhardi, nantinya sebagai aparat akan berperan sebagai ujung tombak pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu diberi pembekalan mengenai masalah kebangsaan, radikalisme, isu-isu intoleransi dan sebagainya.
"Dengan demikian nantinya mereka bisa menjadi agen-agen bangsa yang betul-betul sanggup menghadapi dinamika yang ada di tengah masyarakat," ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.
Suhardi berharap dengan pembekalan itu para praja IPDN nantinya bisa melakukan identifikasi dan menemukan solusi untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme. Suhardi memberikan kuliah umum kepada para praja IPDN tingkat I hingga tingkat IV di Gedung Balairung Jenderal Rudini IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Jumat lalu.
Menurut Suhardi, siapa pun bisa saja terpapar paham radikalisme, baik itu TNI-Polri maupun ASN. Bisa jadi karena ketidaktahuan dan kurangnya pengalaman tentang radikalisme mereka kemudian terpapar.
"Sebagai calon pejabat negara, para praja IPDN ini harus bisa menetralisir hal tersebut," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penangkapan teroris itu berjalan linier dengan menurunnya aksi terorisme di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Purn) Boy Rafli Amar dianugerahi tanda penghormatan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaPenyidik telah berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror. Hasilnya, pelaku dipastikan bukan bagian dari jaringan terorisme.
Baca SelengkapnyaPolisi ungkap detik-detik peristiwa tewasnya eks calon siswa Bintara Iwan oleh anggota TNI AL Serda Adan.
Baca SelengkapnyaJelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca SelengkapnyaDengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya