Dengan Anggaran Rp7 M, Bawaslu Siap Awasi Pilwalkot Solo

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima hibah anggaran sebesar Rp7 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan kepada daerah (Pilkada) Kota Solo 2020. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengawasan Pemilihan dilaksanakan hari ini, Selasa (1/10) di halaman Balai Kota Solo, di hadapan seluruh stakeholder dan seluruh peserta upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan titik awal dalam persiapan menjelang Pilkada Solo 2020. Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang memiliki perhatian besar terhadap Pilkada sebagai prioritas program nasional.

"Anggaran pendanaan kegiatan pengawasan pemilihan kepala daerah ini menggunakan mekanisme pencairan secara bertahap. Untuk tahun 2019 ini dicairkan sebesar Rp150 juta. Sisanya akan dicairkan tiga tahap," katanya.

Untuk tahap pertama, dijelaskan Budi, sebanyak 40 persen, dicairkan 14 hari kerja setelah penetapan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2020. Sementara untuk tahap kedua sebesar 50 persen akan dicairkan paling lambat 4 bulan sebelum hari pemungutan suara.

"Tahap ketiga 10 persen akan dicairkan paling lambat satu bulan sebelum hari pemungutan suara," jelasnya.

Menurut dia, postur anggaran pengawasan kurang lebih 80 persen anggaran akan kembali kepada masyarakat. Sementara beban honor adhoc tidak lebih dari 20 persen dari total anggaran. Pada pilkada kali ini, dikatakannya, Bawaslu Kota Solo akan menekankan pentingnya pengawasan aktif bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, okp, komunitas rentan, kelompok perempuan, LSM, media dan OPD terkait.

"Kami ingin membangun kesadaran, membentuk kader-kader pengawas partisipatif, sosialisasi pengawasan partisipatif, pencegahan politik uang, hoax, sara dan ujaran kebencian serta bersinergi dengan stakeholder," katanya lagi.

Hal ini, lanjut dia, menjadi konsen Bawaslu, di samping penguatan kapasitas kelembagaan yang konsisten dan berlanjut sebagai konsekuensi Bawaslu menjadi lembaga permanen. Ia berharap perhelatan pilkada 2020 menjadi sarana konstitusional untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi Kota Solo.

"Partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan menentukan kualitas pilkada yang berintegritas. Maka predikat Solo selain kota layak huni terbaik, bisa juga menjadi contoh kota yang demokratis, partisipatif dan berintegritas," ucapnya.