Demokrat: Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK
Merdeka.com - Demokrat salah satu partai yang menolak rencana revisi UU nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab menurut mereka revisi itu hanya akan melemahkan KPK.
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta pemerintah menunjukkan kepada publik, jika dalam draf revisi UU KPK tersebut malah memperkuat lembaga anti rasuah itu.
"Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK ke publik. Jangan hanya wacana saja yang penting kalau ingin memperkuat apa ide nya apa pemikirannya apa argumentasinya tunjukkan ke publik," katausai diskusi 'Ada Apa Lagi KPK?' di Gado-Gado Boplo, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (13/2).
Dia menegaskan, Demokrat bukan partai yang anti revisi. Akan tetapi, dalam draf tersebut ada beberapa poin upaya pelemahan KPK. "Kok demi kebaikan dituduh cari panggung. Kita bukan anti revisi kalau ada upaya pelemahan tentu nggak boleh," tegasnya.
Sementara itu, mengenai sikap Demokrat yang disebut sebagai upaya mencari panggung. Menurut politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, sejak dulu partainya selalu konsisten mendukung KPK.
"Bisa lihat saat Demokrat berkuasa beberapa kali upaya merevisi undang-undang KPK, konsistensi kita lakukan. Cari panggung yang mana? Terserah kalau mau dibilang begitu," pungkas.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember
Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca SelengkapnyaHasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas
Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaKomisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya