Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, belum ada urgensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terhadap UU KPK. Demokrat tetap berpandangan revisi UU KPK lalu untuk memperkuat lembaga antirasuah.

"Kami melihat tidak ada urgensinya karena sebenarnya kami melihat revisi ini memperkuat KPK," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9).

Demokrat tetap memberikan catatan terkait mekanisme pengangkatan dewan pengawas kendati mendukung Undang-undang KPK. Demokrat menilai dewan pengawas independensinya dipertanyakan karena ditunjuk langsung Presiden.

"Seharusnya kan dewan pengawas itu ada pansel lewat DPR," imbuh Syarief.

Demokrat belum tahu apakah akan setuju atau tidak terhadap Perppu jika dibawa ke DPR. Menurut Syarief, perlu ada kajian terhadap Perppu jika dikeluarkan Jokowi.

Syarief turut membandingkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengeluarkan Perppu Pilkada. Saat SBY menjadi presiden, Demokrat sudah tidak setuju sejak pembahasan terhadap UU Pilkada yang diperppukan.

"Karena memang pemerintah juga tidak setuju sebenarnya, tapi karena koalisinya itu kita kalah, ya jadi lanjut," kata Syarief.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menyikapi hasil revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan DPR. Keputusan itu setelah UU KPK baru disahkan mendapat pro dan kontra masyarakat.