Demokrat kritik mutasi pejabat Polri di era Jokowi

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilai seenaknya melantik pejabat Polri tanpa melihat aturan yang ada. Hal ini, kata dia, sangat berbeda saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pemerintahan masa SBY beda dengan sekarang. Masa presiden sekarang punya kewenangan mengangkat dan mencopot Polri. Padahal itu bukan kewenangannya," kata Syarief di kantor DPP partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Hal ini dikatakan Syarief terkait rotasi jabatan Komjen Budi Waseso menjadi Kepala BNN dan Komjen Anang Iskandar sebagai Kabareskrim.

Syarief mengatakan pergantian Polri dan jajarannya di masa presiden SBY sudah berdasarkan aturan dari internal kepolisian. Peran presiden hanya sebagai sebagai penilai dan pemberian saran bagi pemilihan calon Polri.

"Pergantian pejabat Polri masa SBY sudah sesuai dengan aturan undang-undang melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) yang dilengkapi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)," ujar Syarief.

"Kemudian dari beberapa nama diberikan kepada presiden berdasarkan jejak rekam, dari situ presiden diminta pandangannya kemudian diputuskan. Usulan di mulai dari bawah sehingga tak ada gejolak dan sesuai aturan," katanya kepada awak media.

Dia menganggap kebijakan SBY bukan sesuatu yang reaksioner tetapi berdasarkan perencanaan yang matang dan sesuai aturan.

"Aturan yang baku bukan berdasarkan sesaat. Bukan berarti kita membela Buwas tapi agar aturan dan sistem pengangkatannya harus transparan dan akuntabel," pungkasnya.