Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut pengajuan hak interpelasi terkait pemberian grasi kepada Corby dari sejumlah fraksi DPR terlalu mengada-ada. Interpelasi yang bawa tersebut dinilai tidak tepat karena hanya membawa misi tertentu dari partai pengusungnya.

"Itu tidak tepat, hak interpelasi terlalu mengada-ada," ujar Syarief di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5).

Dia menilai, hak interpelasi tersebut berbau politik. Pasalnya, grasi 5 tahun yang diberikan presiden tersebut merupakan kewenangan presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Iya jelas itu (berbau politik). Loh namanya prerogatif presiden enggak bisa dong (diinterpelasi)," tandasnya.

Sejumlah fraksi di DPR menginisiasi akan mengajukan hak interpelasi atas pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba Corby. Grasi yang diberikan SBY dinilai tidak pro usaha pemberantasan narkoba.