Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demo di depan Istana, massa APJ minta Jokowi copot Jaksa Agung

Demo di depan Istana, massa APJ minta Jokowi copot Jaksa Agung Aliansi Pemuda Jakarta geruduk Istana. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Jakarta (APJ) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengawasi proses hukum kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Akbar, salah sati orator APJ mengatakan, karena mandeknya penanganan kasus tersebut, Jokowi diminta copot Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Presiden harus segara memecat Prasetyo karena orang ini telah banyak menimbulkan kekeliruan hukum. Jaksa Agung yang sadar akan problematika hukum seharusnya mampu melakukan terobosan bagaimana memperbaiki hukum, namun yang terjadi bukan proses hukum yang diperbaiki namun malah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan hukum," kata Akbar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (4/1).

Akbar menilai, dugaan keterlibatan Prasetyo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah di kasus pengamanan dana Bansos Sumatera Utara terang benderang. Selain dikuatkan oleh kesaksian tersangka kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan Gatot Pujo Nugroho, kasus yang sama juga menjerat eks Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella.

"Mana mungkin Sekjen bertindak tanpa sepengetahuan ketua umumnya," kata dia.

aliansi pemuda jakarta geruduk istana

Aliansi Pemuda Jakarta geruduk Istana ©2016 merdeka.com/arie basuki

Untuk melancarkan proses hukum dan menegakkan keadilan di negeri ini, lanjut Akbar, APJ menuntut Presiden untuk melepas jabatan Jaksa Agung yang kini disandang Prasetyo. Pihaknya juga mendesak KPK untuk segera mengambil alih kasus dugaan korupsi dana Bansos Sumut dan memanggil serta memeriksa Surya Paloh beserta Prasetyo.

"Kita datang untuk meminta Presiden Jokowi untuk memecat Prasetyo, kita juga minta KPK mengambil alih kasus ini. Bahwa hukum harus ditegakkn tanpa pandang bulu, itu harus dan wajib," ujarnya.

"Apakah negara ini harus mengalami kerugian, apakah negara harus mengalami kemunduran hukum hanya karena satu orang, HM Prasetyo?" tutup Akbar.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP