Demi kepastian hukum, Kapolri minta Samad & BW dibawa ke pengadilan

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti meminta kasus yang menjerat dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW) tidak dikesampingkan atau deponering. Demi kepastian hukum, Badrodin berharap kasus Samad dan BW dilanjutkan ke tingkat pengadilan.

"Iya tentu penyidikan yang kita lakukan kepolisian diharapkan mendapatkan kepastian hukum. Artinya bisa sampai di pengadilan untuk dapat putusan apakah itu memang bersalah atau tidak," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/2).

Badrodin yakin penyidik yang menangani kasus tersebut menginginkan dua mantan pentolan KPK itu masuk ruang pengadilan untuk membuktikan kebenaran kasus yang menjerat mereka. Namun, kepolisian tidak punya kewenangan membawa kasus mereka ke meja hijau.

"Itu tentu yang diharapkan oleh penyidik sehingga kasus itu dilakukan penyidikan tetapi polisi bukan penegak hukum dari penyidikan sampai peradilan," ujar dia.

"Polisi hanya melakukan penyidikan karena itu penuntutannya diserahkan Kejaksaan Agung," tambah dia.

Badrodin menegaskan, Jaksa Agung HM Prasetyo memiliki dua alternatif yakni mengeluarkan kebijakan deponering atau menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Ada syarat-syarat harus dipenuhi terlebih dulu sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil.

"Kalau ‎Kejaksaan Agung punya pilihan bisa dilanjutkan bisa di SKP2 dihentikan bisa juga karena punya hak deponering silakan dilakukan kalau itu memenuhi syarat tentu itu sepenuhnya kewenangan JA," ungkap dia.