Demi bahas anggaran Kemendikbud, DPR rapat saat reses
Merdeka.com - Komisi X DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun, saat ini DPR sedang menjalani masa reses di sidang IV.
Ketua Komisi X, Agus Hermanto mengatakan hasil dari rapat yang digelar pada masa reses ini tetap memiliki legitimasi yang kuat. Sebab, rapat tersebut diselenggarakan atas izin dan persetujuan pimpinan DPR.
"Sebelum rapat kita sudah izin ke ketua DPR, dan soal legalitas tentu sudah sah," kata Agus saat membuka rapat di ruang Komisi X, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/8).
Pada rapat kali ini, Komisi X dengan Mendikbud akan membahas tentang postur anggaran untuk pendidikan tahun 2013 yang pada masa sidang sebelumnya belum selesai dibahas.
"Pertama saat itu kita memang berdasarkan rapat intern, ditugaskan oleh komisi untuk menyelesaikan postur anggaran pendidikan, lalu membahas RKA 2013 untuk nota keuangan," ungkapnya.
Rapat yang digelar sejak pukul 10.15 WIB ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh beserta jajarannya serta 22 anggota DPR.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaAdapun penambahan isu terkait wacana penghapusan pramuka dari ekstrakurikuler masuk jadi pembahasan rapat dengan DPR.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo syok karena selama mengeyam pendidikan baik di dalam maupun luar negeri tak pernah mendapat nilai rendah.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca Selengkapnya