Delegasi Indonesia aktif dalam sidang IMO di London
Merdeka.com - Sub Committee on Implementation of International Maritime Organization IMO Instrument tengah menjalankan sidang yang dimulai pada 18 hingga 22 Juli 2016 di Kantor IMO, London.
Sidang Sub Komite III Code tersebut merupakan pertemuan rutin tahunan yang dihadiri oleh para negara anggota IMO dan stakeholder seperti IACS, IMPA, Intercargo dan pihak-pihak terkait lainnya, yang memiliki tugas untuk menangani permasalahan dalam pelaksanaan konvensi ataupun instrumen IMO lainnya yang dilaksanakan di lingkup negara anggota, baik sebagai Flag State, Port State maupun Coastal State.
Pada pelaksanaan sidang Sub Komite III Code Sesi ke-3 tahun ini, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Atase Perhubungan KBRI London, Simson Sinaga, Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional, Een Nuraini dan Captain Ilham Akbar dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Mereka secara aktif mengikuti pembahasan sidang pelaksanaan aturan-aturan IMO dan isu terkait lain yang dilaporkan oleh Komite MSC, Komite MEPC, Komite FAL, Tokyo MOU, Paris MOU, Abuja MOU, Carribbean MOU, Indian Ocean MOU maupun yang lainnya.
"Perlu keseriusan dan konsistensi untuk melaksanakan konvensi IMO sesuai dengan pemahaman yang dimasukkan dalam aturan nasional di masing-masing Negara IMO yang beranggotakan 171 negara karena perbedaan persepsi dan kebutuhan masing-masing negara, dan hal ini tentu saja bukan hal yang mudah," ujar Atase Perhubungan Simson Sinaga.
Simson menambahkan, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam melaksanakan aturan-aturan IMO dan berkoordinasi dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan kepentingannya di dunia internasional.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjadikan Tanah Air sebagai poros maritim dunia atau dikenal dengan istilah World Maritime Fulcrum.
Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur.
Untuk menuju cita-cita tersebut, pembangunan maritim yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan harus dilakukan dan perlu dukungan dengan nilai tambah di berbagai aspek, seperti politik, sosial-budaya, pertahanan, infrastruktur, dan terutama sekali ekonomi.
Di samping isu tersebut, pada Sidang Sub Komite III Code Sesi ke-3 ini juga dibahas beberapa agenda penting antara lain pertimbangan dan analisa laporan terhadap kurangnya port reception facilities yang telah dibahas dalam Sidang Komite MEPC, analisa terhadap laporan investigasi keselamatan pelayaran sebagaimana dibahas dalam Sidang MSC, penilaian untuk harmonisasi kegiatan dan prosedur Port State Control (PSC) di dunia yang terbagi dalam beberapa wilayah dan perjanjian MOU seperti Tokyo MOU, Paris MOU ataupun MOU lainnya.
Pada sidang ini, Indonesia menyampaikan pandangan terkait usulan China untuk penambahan petugas jaga dalam kondisi tertentu seperti cuaca buruk dan trafic yang sibuk pada rute pelayaran tertentu.
Selain itu sidang masih akan meneruskan pembahasan terkait penggunaan data elektronik kapal yang dipergunakan dalam pemeriksaan kapal, yang masih menjadi perdebatan antar negara anggota maupun stakeholder yang hadir.
Peran aktif Indonesia di setiap pelaksanaan sidang IMO ini menunjukan keberadaan Indonesia di kancah Internasional dalam membela kepentingan nasional di dunia khususnya transportasi laut.
"Keterlibatan Indonesia dalam Sidang Internasional seperti ini merupakan sarana yang baik untuk mengkomunikasikan penerapan aturan-aturan IMO ke dalam aturan nasional negara masing-masing yang seringkali berbeda persepsi dan pemahaman pada tingkat pelaksanaan di lapangan, sehingga memerlukan kerjasama yang sinergis di antara negara anggota IMO," tutup Simson.
Peran aktif Indonesia di setiap pelaksanaan sidang IMO ini menunjukkan keberadaan Indonesia di kancah Internasional dalam membela kepentingan nasional di dunia khususnya transportasi laut.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
23 Februari Terbentuknya Organisasi Standarisasi Internasional, Ini Sejarahnya
ISO mengatur standar bagi banyak hal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global.
Baca Selengkapnya23 Januari 1912 Konvensi Opium Internasional Pertama Ditandatangani, Ini Tujuannya
Konvensi ini melibatkan kerja sama antarnegara untuk menghentikan produksi opium secara ilegal.
Baca SelengkapnyaKonvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965
Konvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh banyak negara yang berjuang untuk melawan diskriminasi rasial.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
16 Februari: Hari Protokol Kyoto, Perjanjian Internasional Kurangi Polutan
Dibutuhkan komitmen setiap negara untuk mengurangi gas polutan.
Baca SelengkapnyaIMF Didirikan pada 27 Desember 1945, Simak Sejarah dan Tujuan Organisasi Moneter Dunia Ini
IMF adalah organisasi yang berperan penting dalam kancah perekonomian negara-negara Dunia Ketiga.
Baca SelengkapnyaInduk Holding BUMN Jasa Survei Fokus Bergabung ke International Association of Classification Societies, Apa Untungnya?
Sektor maritim menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap ekonomi dunia karena 80 persen perdagangan internasional diangkut oleh transportasi laut.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca SelengkapnyaDaftar Negara Paling Berpolusi di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?
Berikut adalah daftar negara dengan polusi udara terparah di dunia.
Baca SelengkapnyaSiklon Tropis Anggrek Terdeteksi di Wilayah Indonesia, Ini Dampaknya
Berdasarkan data 16 Januari 2024, Sistem Siklon Tropis Anggrek berada di posisi 9.4° LS, 93.3° BT dengan kecepatan angin maksimum 40 knot.
Baca Selengkapnya