Debat publik Risma vs Rasiyo sesi terakhir digelar malam ini

Merdeka.com - Peserta Pilkada Surabaya, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dan Rasiyo-Lucy Kurniasari akan beradu visi misi di debat publik sesi ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam (27/11).

Di acara debat Pilwali Surabaya sesi terakhir itu, KPU Surabaya mengangkat tema; Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah, Menyelaraskan Pembangunan Kota dengan Provinsi dan Nasional.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Risma-Whisnu, Syaifuddin Zuhri mengaku, pasangan nomor urut dua itu sudah siap. Terlebih lagi, tema debat tak jauh beda dengan program-program yang sudah dilakukan pasangan yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini ketika memimpin Kota Surabaya periode 2010-2015.

"Ke depan, kebijakan pembangunan yang diambil tentu akan selalu sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Jokowi, yang juga sama-sama kader PDIP," terang Syaifuddin, Jumat (27/11).

Apalagi, lanjutnya, karena Indonesia adalah negara kesatuan, maka kebijakan nasional dan daerah harus selaras. Program pembangunan di daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Namun program nasional yang diterapkan pemerintah juga harus mampu melihat potensi daerah. Itu sebagai wujud sinkronisasi antara pusat dengan daerah," kata Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin.

Politikus yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini menegaskan, semasa memimpin Kota Surabaya, program pembangunan yang dijalankan Risma-Whisnu tidak hanya sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Namun kebijakannya juga menjadi solusi bagi problem-problem yang muncul di masyarakat.

Dia mencontohkan program sekolah gratis yang sebelumnya hanya SD sampai SMP, tapi saat pemerintahan Risma-Whisnu, ditingkatkan hingga SMU/SMK. Pun begitu Dinas Pendidikan Kota Surabaya, juga ikut mendukung program pendidikan dengan membeli 2.200 unit komputer untuk persiapan UNBC (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Termasuk penyediaan seragam mulai SD, SMP, dan SMK/SMU khusus warga miskin.

"Di banding kota lain, Surabaya mampu menggratiskan biaya sekolah mulai dari SD, SMP sampai SMU dan SMK. Dan bagi warga miskin yang ingin anaknya masuk sekolah negeri di Surabaya, modalnya cuma niat. Sebab, di bidang pendidikan, pemerintah kota telah menganggarkan 31 persen APBD Surabaya. Nilai ini melebihi amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang hanya sebesar 20 persen," paparnya.

Kembali pada persoalan debat publik malam nanti, Kaji Ipuk mengatakan, teknis pelaksanaan debat, bukan masalah menang kalah di Pilwali Surabaya, 9 Desember mendatang. Tapi lebih pada ajang pemaparan visi-misi terbaiknya dengan tujuan agar masyarakat bisa menilai sendiri pasangan mana yang layak dipilih.

"Jadi bukan pada persoalan menang-kalah yang ujungnya justru menjadi ajang saling menjatuhkan antar paslon. Jadi sebaiknya menjadi ruang untuk menjelaskan visi-misi dan program-programnya ke masyarakat," pungkasnya.