Datangi Kantor Staf Presiden, ini yang diminta Komisi II DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy bersama anggota Komisi II bertandang ke Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran No 16, Jakarta Pusat. Tujuan kedatangan mereka meminta agar situation room atau ruang kendali operasi Presiden dan Wakil Presiden digunakan untuk mengantisipasi munculnya konflik di tanah air.

"Kami ada dua permintaan. Pertama, situation room coba memprioritaskan konflik lahan. Karena catatan Komisi II, konflik lahan sangat membahayakan yang bisa menyebabkan konflik horizontal di masa yang akan datang," kata Lukman Edy di Gedung Bina Graha, Selasa (18/10).

Kedua, Komisi II meminta agar situation room berperan aktif memantau potensi konflik Pilkada. Terutama Pilkada di Papua dan Aceh yang selama ini dikenal rawan konflik.

"Supaya itu dipantau dan diantisipasi dari awal kemungkinan potensi konfliknya," ujar dia.

Lukman Edy menambahkan, beberapa hal lain sempat dibahas Komisi II dengan sejumlah deputi KSP yakni alokasi anggaran untuk situation room. Namun, Lukman tidak membeberkan jumlah spesifik anggaran yang dibutuhkan.

"Kami melihat ini harus dioptimalkan dari sisi anggaran 2017, supaya situation room ini bisa menggambarkan kebesaran negara kesatuan RI. Harus disupport oleh anggaran yang besar," jelasnya.

Selain itu, keamanan situation room sempat disinggung. Menurut Lukman Edy, situation room yang merupakan wadah untuk meningkatkan koordinasi lintas departemen, lintas kementerian/lembaga sampai dengan pemerintah daerah ini harus dijamin keamanannya.

"Karena ini menjadi pusat informasi dan lalu lintas koordinasi antara Presiden dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kerahasiaannya, keamanannya harus terjamin. Servernya harus terjamin keamanannya sehingga informasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu kita tidak ingin ada yang menemukan," kata dia.

"Misalnya tiga bulan, satu tahun atau dua tahun ke depan itu dibocorkan oleh Wikileaks," sambungnya.

Di samping soal keamanan situation room, Lukman Edy mengatakan juga membahas terkait pengaduan masyarakat melalui aplikasi lapor. Komisi II mengingatkan KSP agar tidak mengabaikan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

"Jangan sampai aplikasi lapor ini dibuat sedemikian rupa kemudian ternyata tidak ada tindaklanjut dari laporan masyarakat," ujarnya.

Dikutip dari KSP.go.id, situation room Presiden adalah Ruang Kendali Operasi yang dikhususkan bagi Presiden dan Wakil Presiden RI serta pihak-pihak tertentu yang diizinkan. Ruang yang terletak di lantai 1 Gedung Bina Graha Jakarta itu dibangun secara bertahap sejak 2007 dan saat ini dikelola oleh Kantor Staf Presiden sebagai pusat kendali dalam menjalankan pemerintahan dan pengendalian prioritas nasional, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah serta untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif didasarkan pada analisis yang informatif-kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif dari informasi strategis terpercaya.

Situation room merupakan kumpulan berbagai sumber daya informasi yang terintegrasi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. Ruang yang lebih familiar disebut sebagai "Situation Room Bina Graha" itu, memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai pusat kolaborasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan dalam situasi krisis/khusus/mendesak, di mana Presiden dan Wakil Presiden dapat berkomunikasi baik secara langsung, audio mapun video conference dengan para pihak terkait secara aman dan nyaman.

Situation room juga sebagai salah satu fasilitas Presiden melakukan pengambilan keputusan yang efektif berdasarkan data/informasi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal yang sudah tervalidasi dan terpercaya. Yang terakhir Situation Room sebagai fasilitas pusat data, informasi dan knowledge Presiden dan Wakil Presiden untuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. (mdk/dan)