Merdeka.com - Tokoh adat Papua menemui Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, Jumat (30/8). Mereka adalah Mantan Wagub Papua Barat, Irene Manibuy dan Jamaluddin Iribaram, kepala pemerintahan suku besar di Teluk Bintuni dan sekjen pemerintahan adat sistem federal kabupaten Teluk Bintuni.

"Presiden tolong kumpulkan orang Papua untuk bicara dalam bingkai NKRI. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Merdeka!" kata Jamaluddin di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).

Kemudian, nantinya Irene juga berharap Jokowi memprioritaskan Papua. Seperti otonomi khusus yang menurut dia, tidak tercapai sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

"Otsus pun demikian, tidak tercapai sebagaimana diundangkan dalam UU Otsus 21 2001, sehingga nanti akan berakhir 2021. Masalah pemekaran-pemekaran wilayah di Papua harus diprioritaskan, memperpendek rentang kendali pemerintah, baik pusat ke masyarakat maupun provinsi, kabupaten," ungkap Irene.

Menurut dia, perlu ada kebijakan politik khusus untuk orang Papua. "Perlu ada kebijakan politik parpol lokal bagi orang Papua, karena sekarang kondisi yg terjadi, keterwakilan orang Papua semakin kecil dibanding masyarakat. Ini akumulasi yang riak-riak membuat kekecewaan," lanjut Irena.