Data Presiden Bocor di Aplikasi Pedulilindungi, Kominfo Lakukan Migrasi Data

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan migrasi data dari sistem aplikasi Pedulilindungi ke pusat data nasional. Hal ini sehubungan bocornya data Presiden Joko Widodo pada aplikasi Pedulilindungi.

"Untuk meningkatkan keamanan sistem Pedulilindungi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo, telah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB," ucap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (4/9).

Ferdinan menuturkan, migrasi meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi Pedulilindungi. Selain itu migrasi turut dilakukan terhadap sistem aplikasi SiLacak dan sistem aplikasi PCare.

Lebih lanjut, menanggapi kebocoran data Presiden Joko Widodo pada aplikasi Pedulilindungi, Ferdinandus menegaskan bahwa data tersebut tidak diambil dari aplikasi Pedulilindungi, yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

"Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari sistem PeduliLindungi," tegasnya.

Menurutnya, informasi NIK Jokowi telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara informasi tanggal vaksinasi Jokowi, dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa.

"Kementerian Kominfo telah melakukan penanganan dugaan bocoran data terhadap 36 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sejak tahun 2019 sampai 31 Agustus 2021," sebutnya.

Dari jumlah tersebut, 31 kasus telah selesai dilakukan investigasi dengan perincian sebagai berikut;4 PSE telah dikenai sanksi teguran tertulis,18 PSE diberikan rekomendasi teknis peningkatan tata kelola data dan sistem elektronik,9 PSE lainnya sedang dalam proses pemberian keputusan akhir terkait sanksi.

Sebelumnya, telah beredar sertifikat vaksin diduga milik Presiden Joko Widodo di sosial media. Sertifikat itu menunjukkan keterangan dosis kedua dengan tanggal yang persis dilakukan oleh Jokowi.

Selain itu, dalam sertifikat tersebut, juga terdapat NIK yang dicemaskan dapat disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.