Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sejumlah provinsi di tanah air. Ke depan, pemerintah diminta lebih memanfaatkan data yang dimiliki BMKG atau LAPAN untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Pasalnya, kedua lembaga tersebut dipastikan secara rutin mengeluarkan peringatan dini.

"Khawatirnya, aparat terkait menganggapnya peringatan itu hanya kebakaran biasa. Jadi, dibiarkan saja," kata Peneliti Paradigma Riset Institut HR Prasetyo Sunaryo dalam pesan singkat, Senin (12/10).

Dia mengatakan, dari data citra satelit LAPAN yang bisa diakses publik misalnya dapat diketahui banyaknya titik api di Sumatera sejak Juli lalu. Sedangkan data BMKG secara harian bisa menunjukkan titik panas dan lokasi terbaru berdasarkan titik koordinat dan wilayah administrasi hingga tingkat kecamatan.

"Antisipasi lebih dini sangat dibutuhkan karena di sejumlah tempat, kasus-kasus pembakaran hutan sangat kompleks pelakunya. Bisa dari unsur perusahaan, tapi jangan tutup mata juga bahwa sebagian warga juga melakukan hal yang sama. Di beberapa tempat sudah jadi tradisi," kata dia.

Selama ini diketahui motif pembakaran lahan beraneka ragam. Dari mulai sekadar membersihkan areal kebun hingga dikarenakan kesengajaan karena mau menanam lada seperti terjadi Bangka Belitung.

"Warga memang membakar lahan dalam skala kecil-kecil. Tapi kalau didiamkan ya jadi banyak juga. Ketika merembet terbawa angin, dia merembet ke lahan milik warga lainnya atau juga korporasi skalanya mendadak jadi amat signifikan. Harusnya zero burning itu berlaku untuk semua pihak," ungkapnya.

Data dari situs BMKG, untuk 9 Oktober lalu titik panas baru banyak terdeteksi di kawasan timur Indonesia. Di Sumatera Selatan ada dua titik panas baru yang terdeteksi di Ulumusi, Empat Lawang, Sumsel.