Dana tagihan penerangan jalan umum Rohul diduga dikorupsi

Merdeka.com - Satuan Reskrim Polres Rokan Hulu mengendus dugaan korupsi penyelewengan dana tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rohul, Provinsi Riau untuk PT PLN. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, polisi menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan.

"Namun untuk kerugian negara, kita masih menunggu hasil hitungan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), lalu gelar perkara. Setelah itu bisa menetapkan tersangka," ujar Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu AKP Harry Avianto kepada merdeka.com, Kamis (22/3).

Selain itu, polisi juga sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejari Rokan Hulu. Penyidik Tipikor mendalami dugaan penyelewengan uang negara sekira Rp 700 juta lebih, untuk pembayaran PJU di empat kecamatan. Uang itu bersumber dari APBD Rohul tahun anggaran 2017 yang seharusnya dibayarkan ke PT PLN.

Menurut Harry, uang negara itu untuk membayar PJU di Kecamatan Rambah Hilir, Rambah, Ujung Batu dan Kecamatan Tandun, namun sebagian uangnya diduga diselewengkan. Beberapa karyawan PT PLN dan pejabat Dishub Pemkab Rokan Hulu turut diperiksa polisi.

"Sudah 10 orang saksi yang diperiksa, nanti kalau hasil audit BPKP sudah keluar, kita lakukan gelar perkara untuk menentukan siapa-siapa saja yang terlibat," kata Harry.

Dalam kasus itu, uang ratusan juta tersebut harusnya dibayarkan ke PLN Rayon Pasirpagaraian pada tahun 2017 lalu, namun belum dibayarkan Dishub Pemkab Rokan Hulu. Itu yang menjadi temuan penyidik kepolisian.

Dugaan korupsi dana PJU di 4 kecamatan berawal dari laporan masyarakat. Hingga penghujung tahun 2017, ada tunggakan PJU Dishub Pemkab Rokan Hulu sekira Rp 700 juta yang belum dibayarkan ke PLN Rayon Pasirpangaraian, padahal anggaran PJU melalui APBD Rohul 2017 sekitar Rp 1,4 miliar.