Dampak Larangan Ekspor CPO, Apkasindo Sebut 1 Juta Orang di Sumsel Terancam Miskin

Merdeka.com - Petani kelapa sawit di Sumatera Selatan masih mengeluhkan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh pemerintah. Kebijakan larangan dinilai akan membuat satu juta warga di provinsi itu miskin mendadak.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumsel Yunus. Satu juta orang tersebut merupakan akumulasi dari 250 ribu kepala keluarga yang mencari nafkah sebagai petani sawit swadaya. Satu kepala keluarga setidaknya menanggung tiga sampai empat orang di dalam keluarga.

"Satu juta warga Sumsel dan 16 juta warga Indonesia terancam miskin karena larangan ekspor CPO. Mereka selama ini bergantung hidup dari sawit," ungkap Yunus, Rabu (18/5).

Dikatakan, 250 ribu KK tersebut mengelola secara swadaya 500 ribu hektare sawit di Sumsel. Petani sawit tak bisa berbuat banyak lantaran harga komoditi itu sekitar Rp1.000 sampai Rp1.200 per kilogram saja yang awalnya tembus Rp3.000 per kg.

"Jangan kan untuk perawatan, untuk makan saja kami kesulitan dengan harga segitu. Padahal perawatan sangat perlu karena mengancam keberlangsungan pohon sawit ke depan," ujarnya.

Tidak hanya harga, petani juga dibuat bingung lantaran ada pembatasan pembelian di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Jika sebelumnya tidak ada pembatasan pembelian, kini pabrik hanya mampu membeli 50-100 ton saja. Alhasil banyak tandan buah segar (TBS) sawit terancam busuk dan akhirnya terbuang lantaran tangki CPO di PKS penuh.

Di Sumsel sendiri terdapat 75 PKS yang sebagian besar membeli hasil panen petani swadaya. Pabrik-pabrik itu terancam tutup atau tak lagi beroperasi jika larangan ekspor masih berlaku.

"Jika sampai PKS tidak mau membeli atau bahkan tutup, kami tidak ada lagi penghasilan, otomatis kami miskin mendadak," kata dia.

Melihat kondisi ini, petani berharap pemerintah segera mencabut kebijakan itu karena sama sekali tidak menguntungkan sektor hilir, seperti petani dan PKS. Kebijakan tersebut juga berpengaruh besar terhadap sektor hulu, seperti produk turunan sawit dan sentra kelapa sawit.

"Tidak ada waktu lagi kecuali sekarang dan secepatnya cabut kebijakan itu. Kebijakan itu keliru, sangat keliru dan tidak manusiawi," pungkasnya.