Dampak Covid-19, Asosiasi Pusat Belanja Minta Keringanan Pembayaran PBB

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Provinsi DKI Jakarta, Ellen Hidayat menyatakan kesiapan mal dan pusat perbelanjaan non pangan di Jakarta beroperasi dengan menerapkan protokol yang diatur. Untuk itu, ia juga meminta penangguhan pembayaran PBB hingga September tahun depan.

"Dengan ditutupnya pusat belanja selama ini, dan tidak adanya pemasukan dari biaya sewa, menyebabkan para anggota pusat belanja juga berharap agar pembayaran PBB yang akan jatuh tempo di bulan September ini dapat ditangguhkan sampai dengan September tahun depan, agar semua pihak masih bisa bernapas," kata Ellen dalam siaran pers, Minggu (7/6).

Ellen menjelaskan permintaan tersebut berdasarkan kalkulasi sekaligus masa vakum mal-mal selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku. Belum lagi dalam protokol pelonggaran PSBB, jumlah pengunjung mal hanya dibatasi 50 persen dari kapasitas.

Ellen menuturkan pendapatan para tenant tergantung dengan seberapa ramai jumlah pengunjung mal. Selain itu, rentang waktu Juni dengan September dianggap cukup sempit untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Dalam rentang itu pula, Ellen menuturkan cash flow para tenant masih pada tahap penyesuaian.

"Saat transisi tahap 1 ini , maka daya serap karyawan paling banyak juga sekitar 50 persen, artinya ada sekitar 50 persen karyawan yang harus bersabar untuk dipekerjakan kembali bilamana keadaan sudah membaik. Ini butuh waktu juga," jelasnya.

Bersarkan keputusan Gubernur mengenai pelonggaran PSBB, pusat perbelanjaan, retail, pertokoan baru diizinkan untuk beroperasi pada 15 Juni. Ketentuannya yakni jumlah pengunjung/tamu maksimal 50 persen dilakukan pengukuran suhu sebelum memasuki pusat perbelanjaan, tenant yang boleh dibuka harus selaras dengan sektor yang boleh dibuka pada fase I.