Damayanti buka suara keterlibatan politisi PKS di suap Kemen PU-Pera

Merdeka.com - Politikus PDIP Damayanti Wisnu Putranti buka suara soal keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Pera). Dia pun menyatakan jika Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia tahu betul tentang kasus korupsi yang menjerat dirinya.

Damayanti menilai, Yudi yang juga politikus PKS ini tahu soal uang yang diberikan oleh Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir (AKH). Pernyataan ini disampaikan oleh Damayanti selepas penyelesaian administrasi dan pengembalian barang bukti.

"Dengan paket itu (paket pengerjaan proyek)‎? tahu, dia kan pimpinan," ujar Damayanti, Kamis (21/1).

Namun dia enggan menjawab saat ditanya kemungkinan ada uang yang masuk ke Yudi. Lantaran Rp 7 miliar diduga masuk ke kantong Yudi terkait proyek itu.

"Itu hanya beliau dan Tuhan yang tahu, saya enggak tahu urusan orang ya," imbuhnya.

Sebelumnya, pada hari Rabu (13/1) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbeda tempat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Namun KPK membebaskan 2 orang sopir karena tidak terbukti melakukan unsur pidana, kemudian sisanya resmi ditetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan hampir 24 jam.

Keempat tersangka adalah Damayanti Wisnu Putranti anggota momisi V DPR RI fraksi PDIP, Julia Prasrtyarini atau Uwi dan Dessy A. Edwin, dari pihak swasta yang menerima suap sedangkan Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU) sebagai pemberi suap. Selain itu pula KPK mengamankan SGD 99.000 sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.