'Dalam politik tak ada bedanya korban penculikan dan tidak'

Merdeka.com - Andi Arief merupakan salah satu di antara sembilan orang aktivis 1998 yang kembali setelah diculik militer. Pria asal Lampung ini lahir di Tanjung Karang, 20 November 1970. Latar belakang pendidikannya adalah SD Negeri Tanjung Karang tamat tahun 1983, SMP Negeri 2 Tanjung Karang tamat tahun 1986, SMA Negeri 2 Tanjung Karang tamat tahun 1989, dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fisip jurusan Ilmu Pemerintahan tamat tahun 1996. Semasa mahasiswa, dia aktif di organisasi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) 1996.

Saat mahasiswa, Andi Arief aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dia meniti karier organisasi mulai dari kelompok studi, pers mahasiswa sampai senat mahasiswa. Andi Arief adalah Ketua Senat Mahasiswa Fisip UGM tahun 1993-1994 dan Pemimpin Umum Majalah Mahasiswa Fisipol, Sintesa tahun 1994-1995.

Kala menjadi Ketua Senat, Andi Arief dengan sejumlah aktivis mahasiswa dan dua orang rekannya yang belakangan ikut menjadi staf khusus Presiden, Velix Wanggai dan Denny Indrayana, membentuk Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima). Velix yang kuliah di Jurusan Hubungan Internasional itu kemudian menjadi Ketua Senat Fisipol UGM menggantikan Andi. Sementara Denny Indrayana saat itu adalah aktivis pers Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Mahkamah.

Ketika masih mengenyam bangku kuliah, sehari-hari Andi Arief dikenal sebagai orang yang supel, humoris dan sangat humanis. Dia merupakan perangai yang selalu diterima oleh berbagai kelompok, baik kelompok politik, agama, maupun kawan-kawan kesehariannya yang tidak terlibat dalam politik. Dia hilang diculik Pada 28 Maret 1998, segerombolan orang berambut cepak ketika berada di toko tempat penyewaan alat-alat musik Jl. Ki Maja Blok AA No. 2 Way Halim Indah, Bandar Lampung. Tapi akhirnya dia kembali, tak seperti nasib ke-13 aktivis 1998 yang sampai hari ini belum diketahui rimbanya.

Nampaknya, politik tak bisa lepas dari hidup Andi Arief. Pada Pemilu 2004, Andi Arief menjadi tim sukses SBY - Jusuf Kalla. Andi menjadi Sekretaris Jenderal Jaringan Nusantara, sebuah organisasi sukarelawan pemenangan SBY-Jusuf Kalla. Kiprahnya ini membuahkan perhatian SBY. Awal 2006, dia ditunjuk Presiden sebagai salah satu Komisaris PT Pos Indonesia. Kiprah politiknya berlanjut tahun 2008, Andi Arief sempat mencoba peruntungan sebagai calon Wakil Gubernur Lampung berpasangan dengan calon Gubernur Muhajir Utomo dari jalur independen. Tapi malang, dia gagal bersaing dengan enam pasangan lainnya.

Kerjasamanya dengan SBY berlanjut pada pemilihan presiden 2009, Andi Arief mundur dari PT Pos Indonesia guna konsentrasi memenangkan SBY-Boediono. Walaupun tak duduk di Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, kabar yang beredar mengungkapkan Andi Arief adalah IT Campaigner SBY-Boediono, yaitu semacam penanggung jawab kampanye di internet. Buah kerja keras Andi pun diapresiasi oleh SBY. Kamis, 19 November 2009, Presiden SBY mengeluarkan Keputusan Presiden menunjuknya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

Dia mengungkapkan berpolitik adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Tidak ada larangan dan batasan warga negara untuk mengapresiasikan aspirasi politiknya. Siapa pun boleh berafiliasi politik dengan kekuatan politik manapun di Indonesia.

"Korban penculikan dan bukan korban penculikan tidak ada bedanya dalam berpolitik atau apa pun kegiatannya. Semua sama di depan hukum," tegas Andi Arief saat dihubungi merdeka.com, Jumat (16/5).

Menurutnya era reformasi adalah era yang penuh keterbukaan dan kebebasan tak seperti orde baru yang penuh dengan pembatasan. Masyarakat boleh membuat partai politik. Jika tidak bersepakat dengan kebijakan pemerintah pun diperkenankan menggelar demonstrasi.

"Ya, sekarang bebas ikut partai dan membuat partai. Bebas berdemonstrasi, bebas mengkritik. Tapi bukan semua diserahkan mengubah dari dalam. Dalam sistem demokrasi ada alat perjuangan semacam pressure group. Tapi beda dengan ekstra parlementer," terang anak aktivis Partai Masyumi ini.

Dia membantah aksi massa hari ini adalah bentuk gerakan ekstra parlementer. Setelah reformasi digulirkan dan tegaknya demokrasi di Indonesia gerakan semacam ekstra parlementer sudah tak diperlukan lagi. Hal itu tidak sesuai dengan kondisi objektif di Indonesia saat ini.

"Memangnya ada gerakan ekstra parlementer sekarang. Kan sudah ada demokrasi, ekstra parlementer sudah tidak ada. Sejak pemilu 1999 tak ada lagi gerakan ekstra parlementer. Ekstra parlementer itu hidup apabila demokrasi dibatasi," tegas dia.

Selain itu, Dia menambahkan dirinya masih konsisten di jalur perjuangan rakyat. Tidak dapat seseorang dihakimi arah perjuangannya sebelum berakhir hidupnya di dunia. Manusia hidup niscaya berpolitik.

"Soal konsisten atau tidak, nanti kalau kita sudah wafat. Itu baru bisa dinilai, disebut konsisten atau tidak," katanya.