Merdeka.com - Wakil Ketua PN Jakarta Selatan Hakim Kusno ditunjuk sebagai hakim tunggal sidang praperadilan diajukan tersangka korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11) ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penunjukan Hakim Kusno yang mengadili praperadilan Setya Novanto. Salah satu yang menjadi sorotan ICW mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hakim Kusno.

Peneliti ICW Lalola Easter mengatakan, berdasarkan data LHKPN di situs KPK, Hakim Kusno tercatat melapor harta kekayaan saat menjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam kurun lima tahun, harta Hakim Kusno naik hingga Rp 3 miliar lebih.

"Ada yang menarik dalam LHKPN Hakim ini, sebelumnya Kusno melaporkan harta kekayaan pada bulan Maret tahun 2011 saat menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan total harta kekayaan Rp 1.544.269.000. Lima tahun berselang berdasarkan laporan LHKPN tahun 2016, harta Kusno melonjak cukup signifikan menjadi Rp 4.249.250.000," kata Lalola kepada merdeka.com.

Lalola mengatakan, lonjakan harta Hakim Kusno ini perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh secara benar oleh yang bersangkutan. "Upaya permohonan praperadilan Setya Novanto jilid kedua tentu saja sangat mengkhawatirkan dan bukan tidak mungkin status tersangka korupsi Setya Novanto akan kembali lepas. Apalagi jika mencermati rekam jejak dari Hakim Kusno," tandasnya.

Gugatan praperadilan bukan kali ditangani Hakim Kusno. Ia sebelumnya menangani praperadilan tersangka korupsi kasus pembelian TNI AW101 Irfan Kurnia Saleh yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Hakim Kusno saat itu menolak praperadilan diajukan Irfan. Sidang itu diputus pada Jumat (10/11) lalu.

Sementara itu, praperadilan ini merupakan yang kedua diajukan Setya Novanto. Gugatan sebelumnya diajukan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017 dengan nomor registrasi 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

Perlawanan hukum itu dilakukan Setya Novanto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Namun putusan pengadilan dipimpin hakim tunggal Cepi Iskandar menilai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka tak sah. Putusan itu dibacakan hakim Cepi dalam sidang yang digelar Jumat (29/9) lalu.

Hakim memberikan putusan tersebut setelah menimbang sejumlah hal. Antara lain dalil gugatan pihak pemohon Setya Novanto, jawaban atas gugatan dari termohon KPK serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.