Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dahlan: Rudi pernah minta Dirut Pertamina urunan THR untuk DPR

Dahlan: Rudi pernah minta Dirut Pertamina urunan THR untuk DPR Rapat konsultasi kenaikan gas elpiji. ©2014 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku jika tersangka kasus suap PT Karnel Oil, Rubi Rubiandini pernah meminta Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan untuk ikut iuran memberikan THR kepada DPR. Namun, Karen tidak menerima ajakan tersebut atas nasihat Dahlan.

"Karen memang diminta oleh Rudi untuk mungkin maksudnya urunan. Tapi saya pernah bilang ke Karen kalau diminta urunan THR mau bisa celaka. Dia memang diminta Rudi tetapi enggak mau, tidak dikasih," ujar Dahlan usai Rapim di Kantor Perum Damri, Jakarta, Kamis (23/1).

Awalnya, dia tidak percaya ada satu Dirut BUMN energi besar memberikan THR kepada DPR. Sebab, mantan Dirut PLN ini pernah menyampaikan hal tersebut tidak boleh dilakukan karena berdasarkan pengalamannya dahulu sebagai pemimpin PLN.

"Jadi waktu saya baca berita ada 1 Dirut BUMN energi yang besar berikan THR, saya enggak percaya. Saya sudah sampaikan enggak boleh begitu. Dan emang diminta," katanya.

Menurutnya, Karen tidak pernah melaporkan persoalan tersebut kepadanya. Tetapi, dia selaku menteri sering mengingatkan semua Direksi BUMN untuk tidak bagi-bagi uang ke DPR.

"Begitu saya jadi menteri saya minta ke Direksi BUMN enggak boleh melakukan begitu-begitu, karena tekanannya luar biasa sekali," katanya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan
Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan

Tewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.

Baca Selengkapnya
Gerindra Pertimbangkan Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani Maju Pilwakot Surabaya
Gerindra Pertimbangkan Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani Maju Pilwakot Surabaya

Ahmad Dhani masih fokus pada pencalonannya di Dapil Jatim I DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket

Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya