Coretan merah di rapor 100 hari pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Harapan besar disematkan publik di pundak Joko Widodo usai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 lalu. Banyak hal yang diharapkan rakyat dalam pemerintahannya itu, mulai dari bersih-bersih pemerintahan dari korupsi, penegakan hukum yang adil dan sebagainya.

Namun, lebih dari tiga bulan menjabat, atau tepat 100 hari pemerintahannya, Jokowi menghadapi banyak persoalan. salah satu yang kini masih terus menuai polemik adalah keputusannya untuk mengangkat Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahannya mengalami penurunan yang cukup drastis, bahkan respondennya yang menyatakan tidak puas mencapai 53,71 persen.

Kondisi ini berbanding terbalik ketika dirinya terpilih hingga dilantik sebagai presiden menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hampir sebagian besar masyarakat menaruh kepercayaan yang besar dan yakin Jokowi akan lebih baik dari pendahulunya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 26-27 Januari 2014 dengan metode multistage random sampling, sementara jumlah responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebanyak 2,9 persen.

Tak hanya tingkat kepuasan, Jokowi juga mendapat tiga rapor merah dari rakyat. Berikut coretan merah di rapor 100 hari pemerintahan Jokowi yang dirangkum merdeka.com:

Buruk di bidang politik & hukum

Tiga bulan menjalani pemerintahannya, Jokowi masih dihadapkan sejumlah masalah, yakni di bidang hukum, ekonomi dan politik. Kondisi itu membuat Jokowi mendapat rapor merah dari publik."Tiga rapor merah yaitu bidang ekonomi, politik, dan hukum. Kepuasan publik di bawah 3 bidang tersebut berada di bawah 50 persen," ungkap peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (29/1).Meski begitu, Jokowi bisa bernapas lega, sebab LSI menandai dua rapor biru terhadap kinerja pemerintahannya."Sementara rapor biru berada di bidang sosial dan keamanan," lanjut Adjie.

Kepercayaan turun akibat kisruh KPK vs Polri

Kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dituding menjadi penyebab merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi. Peristiwa ini menandai 100 hari pemerintahannya dengan catatan merah.Kondisi ini yang menyebabkan kepuasan publik merosot. Bahkan, hasil survei LSI memperlihatkan tingkat kepuasan publik hanya 40,11 persen, sedangkan 53,11 menyatakan tidak puas."Salah satu penyebab utama rendahnya kepuasaan di bidang hukum karena Jokowi dinilai tidak tegas bersikap terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," ujar Adjie.Rendahnya kepercayaan publik juga terjadi akibat Jokowi dianggap tidak mampu atau kurang maksimal dalam menghadapi kriminalisasi terhadap KPK."Jokowi juga terkesan kurang maksimal berbuat untuk menghindari kriminalisasi atau pelemahan KPK saat ini," lanjut Adjie.

Belum bebas dari kepentingan parpol

Adjie melanjutkan, setelah 100 hari pemerintahan ini, publik berharap agar Jokowi lebih percaya diri untuk menjadi panglima tertinggi dalam pemerintahannya. Salah satunya agar terlepas dari kepentingan partai politik.Namun, kisruh antara KPK dan Polri membuat harapan publik pada Jokowi pudar. Jokowi dianggap masih berada di bawah bayang-bayang partai politik."Sangat disayangkan jika Jokowi yang sebelumnya begitu diyakini publik untuk perubahan justru kehilangan momentum karena 'menyandera' dirinya sendiri terhadap partai politik yang bertentangan dengan pemerintahan yang baik, " papar dia.

53,71 persen responden tak puas

Memasuki 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagian masyarakat mengaku tidak puas atas apa yang sudah dilakukan Jokowi setelah menjabat presiden. Dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), kepuasan masyarakat terhadap Jokowi-JK kini berada di bawah 45 persen.Ada tiga kebijakan Jokowi yang menyebabkan merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat. Tiga faktor tersebut ialah, menaikkan harga BBM ketika minyak dunia turun, mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri meski telah ditetapkan tersangka, dan tak dapat mencegah pelemahan dan kriminalisasi pimpinan KPK."Berdasarkan faktor tersebut, dari hasil survei sebanyak 53,71 persen masyarakat tidak puas, 42,29 persen cukup puas, dan tidak menjawab sebanyak 4 persen," kata Adjie, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (29/1).Adjie melanjutkan, tingkat kepuasan terhadap Jokowi di daerah pedesaan juga menurun lantaran Jokowi telah menaikkan harga BBM. Menurutnya kebijakan tersebut sangat memberatkan hidup merdeka."Sebanyak 57,14 persen masyarakat pedesaan tidak puas, sementara 33,33 persen mengaku puas," jelasnya.