Ciri pemimpin tipe pembunuh berdarah dingin versi Abraham Samad

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad , menilai pemimpin negara yang dapat hidup bermewah-mewah ketika rakyatnya sedang menderita sama saja dengan "pembunuh berdarah dingin".

Abraham pada Seminar Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang di Jakarta, Selasa (26/11), mengatakan pemimpin hanya wajar hidup mewah jika rakyatnya telah hidup sejahtera.

"Jika ada penguasa yang bermewah-mewahan ketika rakyatnya menderita, itu sama saja dia pembunuh berdarah dingin," ujarnya.

Mantan advokat itu menilai Indonesia seharusnya telah menjadi bangsa pemenang dengan kondisi kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang sangat besar.

Namun, degradasi moral dan disintegrasi pada diri elit pemerintahan dan politik membuat Indonesia berjalan pada jalur yang lambat untuk mencapai kesejahteraan.

Indonesia juga, menurutnya, menghadapi tantangan untuk mempertahankan pandangan tentang Indonesia sebagai bangsa yang besar, bukan tergeser menjadi bangsa yang "kerdil".

Hal itu karena miskinnya produktivitas bangsa Indonesia, ujar Abraham.

Kondisi bangsa juga diperparah dengan semakin masifnya korupsi. Abraham menggambarkan korupsi telah berevolusi dari skala kecil dalam tindakan sehari-hari hingga menjadi kebiasaan para elit pemerintahan dalam menentukan kebijakan.

Korupsi juga, kata dia, menjalar ke berbagai lapisan generasi. Pemuda kini ditantang untuk menjaga mentalitas dan nurani untuk tidak serupa dengan para tersangka korupsi seperti Mantan Bendahara Partai Demokrat , M. Nazaruddin .

Maka dari itu, penindakan korupsi harus represif dan tidak melupakan aspek pencegahan, ujar Abraham.

Dalam diskusi yang sama, Mantan Ketua Konstitusi, Mahfud MD , mengatakan, penegakan hukum telah gagal, termasuk juga dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi, kata Mahfud, sudah sangat menjalar ke semua aspek penegak hukum, termasuk lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, dan juga Hakim.

Selain itu, korupsi juga telah menular pada proses legislasi, bukan hanya pelaksanaan kebijakan di eksekutif, Korupsi masuk dalam nadi" bernegara, bukan lagi hilir dari eksekutif, namun melainkan dari hulu pada tingkat proses legislasi. Begitu juga kasus korupsi, setengah kelapa daerah terlibat korupsi.

"Tujuan untuk menegakkan masyarakat yang adil adalah konsistensi untuk penegakan hukum seadil-adilnya," katanya.

Diskusi soal kepemimpinan tersebut diinisiasi oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, dan akan berlangsung dalam beberapa seri.