Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Chandra Hamzah: Capim KPK tak harus ada unsur polisi & jaksa

Chandra Hamzah: Capim KPK tak harus ada unsur polisi & jaksa Chandra M Hamzah. merdeka.com

Merdeka.com - Mantan Komisioner KPK Chandra M Hamzah mengatakan, pada saat pembahasan RUU KPK tidak pernah menyebutkan perihal keharusan ada unsur kejaksaan maupun kepolisian untuk menjadi ketua KPK.

"Saya ikut dalam proses pembentukan RUU KPK saat itu saya masih sangat muda sekali saya dapat SK dari Menteri Hukum dan HAM pada saat itu. Selama itu terjadi saya mencatat dan membuat file. Selama saya mengikuti pembahasan saya tidak pernah dengar ada keharusan kejaksaan di situ," kata Chandra ketika menghadiri acara diskusi dengan tema penanganan perkara tilang oleh pengadilan, Jakarta, Rabu (25/11).

Menurutnya, pembuat Undang-undang tersebut tidak mengharuskan ada keterwakilan pihak kepolisian maupun kejaksaan. Tetapi menurutnya, pegawai negeri boleh berpartisipasi menjadi pimpinan komisi anti rasuah tersebut.

"Si pembuat UU membolehkan pegawai negeri dalam hal ini polisi dan penuntut umum maupun pegawainya diperbolehkan bergabung," lanjutnya.

Latar belakang hukum dan ekonomi memang menjadi satu kewajiban para calon pimpinan KPK. Tapi terkait polisi dan jaksa dia mengatakan tidak ada pembicaraan mengarah ke hal tersebut.

"Tidak hanya faktor hukum saja faktor ekonomi juga penting itu dibicarakan dan beberapa kali dibicarakan," tambahnya.

Sebelumnya ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengatakan, bahwa anggota Komisi III mempersoalkan alpanya unsur kejaksaan dalam delapan capim KPK. Beberapa capim juga dinilai tidak berlatar belakang hukum.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Dilaporkan ke MKMK

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Dilaporkan ke MKMK

Palguna mengaku baru memperoleh kabar pelaporan tersebut ketika baru pulang dari Bali.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton

Tak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton

Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Seram & Berkumis, AKP Hutabarat Kaget Ketahuan Sedang Melamun Oleh Komandan 'Sedang Berpikir Apa,kita Sedih Lihatnya'

Seram & Berkumis, AKP Hutabarat Kaget Ketahuan Sedang Melamun Oleh Komandan 'Sedang Berpikir Apa,kita Sedih Lihatnya'

Sosok anggota polisi yang sedang melamun di balik kegagahannya hingga didatangi oleh komandan. Seperti apa reaksinya?

Baca Selengkapnya
Istana Respons Kabar Parpol Pendukung Anies-Cak Imin Tarik Kader dari Kabinet Jokowi

Istana Respons Kabar Parpol Pendukung Anies-Cak Imin Tarik Kader dari Kabinet Jokowi

Kabar tersebut dihembuskan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah

Baca Selengkapnya
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

Baca Selengkapnya