Cegah teror ISIS, Luhut minta camat & lurah kerja sama dengan intel

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengingatkan tentang bahaya radikalisme, terorisme dan narkoba saat menghadiri pelantikan pengurus cabang GP Ansor dan PCNU Kabupaten Karanganyar, di pendopo rumah dinas bupati Karanganyar, Sabtu (5/3).

Dalam Dialog Deradikalisasi bertema "Bahaya Radikalisme Agama di Indonesia", Luhut menyampaikan penanganan masalah ancaman keamanan, radikalisme hingga teror ISIS. Terkait ancaman ISIS, Luhut menyebut sejumlah tokoh yang patut diwaspadai lantaran terafiliasi gerakan pro negara Islam Irak-Suriah.

Tokoh yang dimaksud Luhut adalah pendiri Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir dan pendiri Katibah Al Iman, Abu Husna yang keluar dari penjara Agustus 2015. Namun untuk Baasyir, sekarang lebih condong ke kelompok Al Qaeda.

"Meskipun organisasi pendukung ISIS di Indonesia terpecah, namun tidak berarti mereka kurang berbahaya. Mereka akan menunjukkan eksistensinya dengan melakukan serangan-serangan kepada negara Indonesia," ujar Luhut.

Mengingat berbahayanya organisasi tersebut, Luhut berharap semua pihak ikut mengambil langkah pencegahan aksi teror. Dibutuhkan rencana aksi yang sistematis untuk melawan ISIS dan organisasi teroris lainnya. Terlebih serangan dan kampanye mereka juga sistematis dengan tingkat efektivitas tinggi. Masyarakat punya peran penting dalam pencegahan aksi teror.

"Kalau masyarakat, lurah, camat, kepala desa saling memberi informasi, apalagi bekerja sama dengan intelejen, aksi radikalisme dan terorisme akan bisa secepatnya dicegah," ucapnya.

Menurutnya, strategi utama yang harus dilakukan adalah memaksimalkan program kontra-radikalisasi dan deradikalisasi, dengan memukul balik kampanye organisasi-organisasi radikal.

"Pemerintah melibatkan LSM dan organisasi keagamaan dalam pelaksanaan program. Pendekatan agama dan budaya, juga penting untuk menyelesaikan masalah radikalisme," ucapnya.

Kerja sama intelijen antar negara dalam bentuk pertukaran informasi serta pembiayaan aksi antiterorisme juga dibutuhkan sebagai bagian dari penguatan langkah preventif. (mdk/noe)