Cegah Sentimen Agama Membesar, PPP Minta Pemerintah Terbuka Soal Uighur

Merdeka.com - PPP ikut menyoroti konflik etnis Uighur dan pemerintah China. Waketum PPP, Reni Marlinawati yakin ada permasalahan di sana. Meskipun, dia tak bisa menjelaskan detil karena belum pernah ke Xianjing, China.

"Jujur saya selalu bicara berdasar data. Fakta hari ini saya belum pernah ke Uighur, jadi saya tak tahu kondisi dan situasi di sana. Tetapi kalau melihat gerakan protes yang masif, sekaliber Khabib Nurmagedov, Ozil sudah melakukan protes, berarti proses itu ada," kata Reni di kantor PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).

Dia menyebut, kasus Uighur bukan berarti hanya persoalan diskriminasi agama. Tapi bisa saja karena persoalan politik. Dimana di daerah tersebut ada yang ingin memerdekakan diri.

"Bisa saja itu. Sikap PPP menunggu sikap pemerintah, dan kita mendesak pada pemerintah untuk terbuka. Sebenarnya masalah Uighur ini seperti apa," ujarnya.

Kemudian, kata Reni, pemerintah harus buat kebijakan yang sesuai dengan UUD 1945. Bahwa negara harus ikut serta dalam perdamaian dunia. Lalu, pemerintah mesti terbuka soal Uighur.

"Keterbukaan pemerintah ini penting, karena apa? Karena untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat. Kalau dibiarkan begini, masyarakat gak bersikap dan gak diberikan info yang memadai, bisa jadi akan muncul gerakan-gerakan yang lebih masif lagi," tuturnya.

Reni mengingatkan, rakyat Indonesia masih memahami bahwa persoalan Uighur adalah tentang diskriminasi agama.

"Dan Indonesia yang mayoritas umat Islam seperti ini bisa jadi besar, karena sentimen agama bisa mudah membesar. Saya minta pemerintah terbuka," kata Reni.

Eks anggota DPR itu juga merespons pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut pemerintah tidak ikut campur. Reni minta pemerintah menjelaskan kenapa tidak ikut campur tersebut dan memberikan arahan untuk masyarakat Indonesia, terutama muslim.

"Harus dijelaskan, memang urusannya yang terjadi disana bisa saja urusan politik. Tapi kalau ada urusan agama, ini kan terkait hubungan dengan umat islam dunia nih, kita tau bahwa Indonesia itu mayoritas umat islam, harus juga ada sikap yang arif juga soal ini," pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia tidak mau ikut campur urusan negara China terkait masalah muslim Uighur, di Xinjiang. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tak bisa mengintervensi urusan dalam negeri China.

"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (23/12).

Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tak akan masuk ke dalam urusan negara manapun. Termasuk China. Menurut dia, setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya.

"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," jelas dia.

Senada dengan Moeldoko, Menko Polhukam Mahfud MD juga merasa RI tak bisa ikut campur urusan Uighur di China. Hal itu setelah dia mendengar penjelasan dari Dubes China tentang Uighur.

"Saya katakan orang Islam Indonesia agak terusik dengan peristiwa di Uighur itu. Saya pribadi, Mahfud, sering ke China. Kok di sana banyak perkampungan muslim aman. Di Beijing itu saya ke masjid nyaman. Cari restoran Islam, restoran halal, ada perkampungannya sendiri. Kok terjadi di Uighur seperti itu? Lalu dia beri penjelasan Uighur itu apa," jelas Mahfud.

Usai mendengarkan hal tersebut, dia menegaskan pemerintah Indonesia tak akan ikut campur. Dan menanyakan itulah bagian dari diplomasi yang dimaksud dengan diplomasi lunak.

"Oh kalau begitu, kami tidak ikut campur. Ini namanya diplomasi. Diplomasi lunak, gitu ya. Bukan diplomasi megaphone," pungkasnya.