Cegah kartu BPJS palsu, Menko Puan minta sosialisasi digencarkan
Merdeka.com - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan untuk mencegah kembali munculnya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar pelayanan masyarakat dipermudah. Selain itu, program kartu BPJS perlu sosialisasi di tingkat RT/RW.
"Dan saya juga sudah minta sama Kemendagri untuk bisa memberikan arahan seluruh kepala daerah bahkan masuk ke kecamatan melalui Satpol PP, sehingga masyarakat di bawah bisa tahu bagaimana mendaftar dan ikut serta dalam BPJS. Begitu juga kalau ada masalah mereka tidak terbohongi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Puan di kantornya, Jakarta, Kamis (28/7).
Sosialisasi, kata dia akan dilakukan pendamping program keluarga harapan Kementerian Sosial. Selain itu, Kartu Indonesia Sehat juga perlu disosialisasikan agar masyarakat mengetahui manfaatnya.
"Apa manfaat perlindungan sosial dari KIS. Saya masukan juga KIP atau semua penerima bantuan sosial dari pemerintah itu bisa mengetahui apa saja manfaat dan negara hadir untuk bisa memberikan manfaat," kata dia.
Lanjut dia, pihaknya akan melakukan verifikasi peserta kartu BPJS agar tepat sasaran. Supaya kasus kartu BPJS tidak terulang kembali.
"Untuk kasus terjadi ini merupakan yang katakan kasus biasa, penipuan orang yang melakukan pengelabuan terhadap masyarakat. Berharap tidak terjadi lagi makanya kami meminta kepada semua pihak Kemenkes, Kemensos, Mabes polri dan Kemendagri. Dan masyarakat juga punya akses pengaduan agar tidak terjebak penipuan," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaProgram bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaAtikoh berasal dari keluarga yang tumbuh di lingkungan pesantren sederhana.
Baca SelengkapnyaAyu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca Selengkapnya