Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Catut nama Menteri Yuddy, kader Hanura Wahyu Dewanto menghilang

Catut nama Menteri Yuddy, kader Hanura Wahyu Dewanto menghilang Wahyu Dewanto. ©2016 dprd-dkijakartaprov.go.id

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Hanura, Muhammad Ongen Sangaji, menanggapi kasus catut nama MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi, yang menyeret nama politikus Hanura di DPRD DKI, Wahyu Dewanto Suripman. Dalam surat yang beredar, pihak KemenPAN-RB bersurat ke Kementerian Luar Negeri agar memberi tahu Konjen Australia menyiapkan fasilitas untuk Wahyu yang akan berlibur ke Sydney bersama istri dan anak-anaknya.

Sebagai pimpinan Wahyu di Fraksi Hanura DPRD DKI, Ongen mengaku tahu soal surat Wahyu yang berisi permintaan fasilitas selama berlibur.

"Terkait surat menyurat kami tak tahu menahu tentang itu. Kami baru tahu dari pemberitaan yang ada," kata Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/4).

Namun, dia membenarkan, beberapa waktu lalu Wahyu sempat minta izin akan berlibur bersama keluargnya ke Sydney. Dia pun mengizinkan, tanpa tahu ada surat permintaan fasilitas pada Konjen Australia.

"Jadi gini, sebelum dia berangkat ke Sydney, dia sudah ketemu saya minta izin mau ngajak anak dan istrinya jalan-jalan ke Sydney dan sebagai ketua fraksi saya izinkan. Sebatas itu. Tapi setelah surat itu beredar, saya juga bingung kok fasilitas negara dipakai wahyu," tambahnya.

surat permohonan fasilitasi

Surat permohonan fasilitasi ©2016 merdeka.com/istimewa

Setelah mendapat kabar itu, Ongen coba menghubungi yang bersangkutan untuk mengklarifikasi.

"Tapi HP-nya off, saya sudah Whatsapp agar segera kembali dan klarifikasi tentang surat itu, dan apa yang dia lakukan di Sydney sampai ada surat yang luar biasa seperti itu, yang menurut saya tak harus sampai seperti itu," tegasnya.

Disinggung apakah ada sanksi yang diberikan pada Wahyu, Ongen mengaku tak bisa banyak berkomentar. "Wahyu itu orang DPP, jadi itu kewenangan DPP. Kalau di DPD sudah pasti ada sanksinya. Namun kalau ada di DPP maka itu kewenangan DPP. DPP pasti punya sikap sendiri, DPP akan panggil dan saya juga akan panggil," ujarnya.

"Tapi tentunya dia salah, saya sebagai ketua fraksi dan kader partai itu salah karena itu fasilitas negara," tutupnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP