Catatan Ahli Hukum Terkait Proses Pengesahan UU Cipta Kerja

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai proses legislasi atau pembuatan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang pada 5 Oktober 2020 lalu disahkan DPR RI, adalah yang terburuk dalam proses legislasi setelah reformasi.

Menurut dia, masalah tersebut terdapat pada perubahan naskah, informasi, dan prosedur yang turut melanggar prinsip-prinsip hukum tata negara.

"Jadi ini praktik yang sangat buruk. Bahkan menurut catatan kami, ini yang terburuk ya dari proses legislasi selama ini. Apalagi selama proses legislasi setelah reformasi," kata Bivitri dalam diskusi SmartFM, Sabtu (17/10).

Ia pun menjabarkan masalah pertama terdapat pelanggaran yang terkesan terburu-buru dalam pembuatannya dan itu tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurutnya, saat DPR dan pemerintah melakukan rapat pengambilan keputusan tingkat I pada 3 Oktober 2020 yang saat itu dilakukan jelang tengah malam.

"Pada saat keputusan tingkat I yang terjadi Sabtu di atas jam 10 malam saja itu tidak wajar," ujarnya.

Kedua, ia mengatakan berdasarkan Tata Tertib DPR, naskah RUU semestinya sudah siap naskahnya pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat I. Karena Tata Tertip DPR menyatakan bahwa RUU harus dibacakan dalam pengambilan keputusan tingkat I.

"Nah biasanya Di tingkat I itu harusnya ada naskah lengkapnya. Tapi kita tahu ini begitu terburu- buru, bahkan ada keinginan mempercepat rapat dari 8 Oktober ke 5 Oktober tanpa ada pemberitahuan memadai. juga menyalahi secara prosedural," ungkapnya.

Terlebih, lanjutnya, selama proses persetujuan tingkat I belum ada naskah draft final UU Omnibus Law Ciptaker dan pada akhir tanggal 5 Oktober 2020 saat pengambilan tahap II dalam rapat paripurna belum ada naskah finalnya.

"Jadi kelaziman yang biasa diterapkan untuk bisa punya naskah akhir pada persetujuan tingkat I tidak bisa diraih. Seninnya pada 5 Oktober jadinya tidak ada naskah sebenarnya naskah yang betul-betul final," katanya.

Langgar Moralitas Demokrasi

Dampaknya, Bivitri menyoroti adanya beragam versi dan perubahan yang terdapat dalam Rancangan UU Cipta Kerja Menurutnya, proses legislasi jangan hanya dinilai hanya sebatas pengesahan.

Lantaran, setelah disahkan, UU Cipta Kerja sempat dikoreksi kembali dan berbedar draf UU Cipta Kerja dalam berbagai versi jumlah halaman. Yang sampai saat ini, draf final UU Cipatker yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani adalah 812 halaman.

"Dari segi prinsip itu semua juga melanggar moralitas demokrasi. Karena ketok palu itu kan bukan sekedar seremoni makna demokrasi nya itu dalam sebuah negara demokrasi adalah persetujuan bersama perwujudan dari pasal 20 UUD 1945 ayat 2 bahwa setiap UU itu persetujuan bersama presiden diwakili menteri dengan anggota DPR," ujarnya.

"Jadi ada makna besarnya dalam demokrasi kita jangan cuma dipandang hanya ketok palu saja," kata dia.