Cara Pemkot Surabaya Kelola PKL: Relokasi ke Sentra Wisata Kuliner

Merdeka.com - Pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL, sering kali menjadi buah persoalan tersendiri diberbagai kota besar di Indonesia. Wacana penataan kembali PKL agar kota menjadi lebih enak dipandang dan tertib mengemuka.

Pengalaman semacam ini juga pernah dialami oleh kota Surabaya. Sebagai kota metropolis terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya juga memiliki masalah dengan para pedagang kaki lima.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Surabaya, Widodo Suryantoro menceritakan, bukan persoalan mudah melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Pemkot Surabaya saat melakukan penataan PKL. Saat itu, di berbagai wilayah di Surabaya, banyak dipenuhi PKL. Mereka banyak berjualan di area para pejalan kaki alias trotoar, di taman, pinggir jalan dan lokasi lain.

"Mereka biasanya berjualan di tempat-tempat yang terlarang, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya," ujarnya, Rabu (28/8).

Dalam mengatasi persoalan penataan PKL, Pemkot Surabaya memiliki solusi tersendiri. Namun, dia mengakui, hal itu hanya berlaku untuk para PKL yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Surabaya.

"Ya kita kan menaungi warga Surabaya. Para PKL dengan identitas warga Surabaya, kita rangkul. Untuk warga luar Surabaya, kita kembalikan ke daerah asal masing-masing," katanya.

Salah satu caranya, Pemkot membentuk sentra-sentra PKL. Saat ini, sudah ada sekitar 44 sentra PKL yang berdiri di seluruh wilayah Surabaya. 44 sentra PKL tersebut menampung sekitar 1.300 lebih PKL binaan.

"Sentra PKL itu sekarang kita namai sentra wisata kuliner. Kita menampung sekitar 1.300 pedagang," tambahnya.

Tidak hanya sekedar menempatkan para PKL tersebut ke dalam sentra-sentra kuliner, Pemkot Surabaya juga memberikan manajemen yang modern. Ia mencontohkan, dalam hal administrasi keuangan, sentra kuliner tersebut membangun satu layanan pembayaran laiknya kasir.

Dengan adanya manajemen tersebut, para PKL sudah tidak perlu lagi memusingkan masalah transaksi pembayaran. "Jadi mereka hanya perlu meningkatkan pelayanan saja. Mereka tidak perlu pegang uang, melayani sambil pegang uang kan tidak higienis, jadi transaksinya langsung dengan kasir," tegasnya.

Ia juga bercerita, jika merelokasi para pedagang tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Halangan pertama, para PKL tersebut banyak yang enggan berpindah tempat sesuai keinginan Pemkot karena takut sepi pembeli.

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkot pun melakukan sosialisasi dengan memasang pemberitahuan soal relokasi pedagang. "Ya banyak alasan lah, tapi setelah kita tata dengan lebih baik, kita sosialisasikan dengan baik, semua akhirnya ya berjalan dengan baik pula," katanya.

Lalu, apakah semua sentra PKL tersebut sukses? Ia mengakui tidak semuanya sukses, meski terhitung kecil. Ia mencontohkan ada salah satu sentra PKL yang sepi, lantaran ditinggal pedagang. Dia menganalisis, hal itu dikarenakan para pedagang tersebut komoditi yang dijual memang tidak membutuhkan tempat.

Mereka cenderung menjajakan barang dagangannya dengan cara mobile. "Mereka ada yang tidak butuh tempat, menjajakan secara mobile. Sehingga tidak terpakai," ujarnya.

Kini, manfaat yang diperoleh dari penataan ini tidak hanya dirasakan oleh para PKL. Namun, tata kota juga menjadi lebih baik, bersih dan indah.