Cara Jawa Tengah Kendalikan Kasus Covid-19

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai cara untuk mengendalikan laju kasus Covid-19. Di antaranya menggunakan pendekatan regional dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo, dalam diskusi virtual tentang Langkah Pengendalian Kasus Pasca Lebaran yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Kamis (17/6).

"Di Provinsi Jawa Tengah itu ada pendekatan regionalisasi. Sekda-sekda se-kabupaten kota sudah kita kumpulkan, sepakat, kalau pendekatan ini misalnya Solo Raya ada satu kabupeten (masuk zona) merah, kabupaten terdekatnya menutup semua destinasinya," jelas Prasetyo.

Selain itu, jika kabupaten atau kota berstatus zona merah Covid-19, maka salat berjemaah tidak disarankan untuk dilaksanakan di tempat ibadah. Salat harus dilakukan di rumah masing-masing.

Guna mengajak masyarakat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pendekatan ke tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau tokoh masyarakat.

"Jadi tokoh MUI, tokoh masyarakat masing-masing mengeluarkan keputusan, untuk daerah merah itu kegiatan ibadah pribadi di rumah masing-masing," ujarnya.

Langkah berikutnya, membatasi akses kunjungan antar kabupaten dan kota. Meskipun, kunjungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan logistik.

"Nah ini kita minta untuk pendekatan pengaturan untuk rekayasa lalu lintas dan pembatasan kapasitas. Jadi pembatasan kapasitas alat angkutnya maksimal 50 persen," terang Prasetyo.

Dia menambahkan, hingga kini, ada delapan daerah di Jawa Tengah berstatus zona merah atau berisiko tinggi terhadap Covid-19. Yakni, Kudus, Demak, Jepara, Pati, Blora, Tegal, Brebes dan Wonogiri.

"Artinya apa? Ini memang terjadi peningkatan kasus dan demikian juga pada data PPKM mikro, wilayah zona merah, kuning, oranye juga terjadi peningkatan," tandasnya.