Cara BNPT dan Kemenhub Antisipasi Teror di Ranah Transportasi
Merdeka.com - Sarana transportasi adalah ruang terbuka yang cukup rentan dijadikan sasaran oleh kelompok teroris. Dalam beberapa kejadian di luar negeri teroris beraksi menggunakan bus hingga serangan di stasiun kereta api.
Untuk itulah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kerjasama dengan melakukan Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kemhub sebagai bentuk pencegahan di ranah transportasi, kemarin. Hadir Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
"Operasi transportasi di Indonesia sangat luas, kami ingin memastikan segala sesuatunya berjalan aman mengingat rentannya aksi terorisme menggunakan atau menyasar fasilitas transportasi seperti di luar negeri," ujar Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius dalam keterangannya, Kamis (13/12).
Lebih lanjut Suhardi mengatakan, kerjasama antara BNPT bersama Kemhub dinilai penting mengingat wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua dapat dijangkau dengan berbagai alat transportasi, darat, laut, dan udara.
"Kami sendiri telah me-match dengan slogan Kemenhub tadi yang sudah disampaikan Pak Menteri, yakni safety, security, service, memastikan aman dari segala sesuatu karena tempat-tempat seperti ini juga menjadi sasaran dan target," tutur mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini.
Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan, dengan adanya kolaborasi ini tentunya dapat dipastikan bahwa Standar Operasinoal Prosedur (SOP) di Kemhub yang meliputi perhubungan darat, laut, dan udara bisa dalam posisi pencegahan maksimal.
"Pencegahan aksi terorisme yang melibatkan sarana trasportasi tentunya merupakan kebutuhan yang mendesak. Karena kalau sampai aksi ini dibiarkan maka dampak sosialnya juga sangat besar. Contohnya kasus bom Bali, peristiwanya hanya sebentar tapi dampaknya sampai sekarang," kata alumni Akpol 1985 ini.
Menurutnya, kerjasama antara BNPT bersama Kemhub sendiri sejatinya telah berjalan sejak lama dalam beberapa aspek. Di mana BNPT sendiri selama ini dengan dibantu dengan Kemhub telah beberapa kali membuat SOP terhadap sarana dan prasarana transportasi seperti Kereta Api, Terminal Angkutan Darat, Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan sarana transportasi lainnya untuk mengantisipasi ancaman terorisme.
"Kerjasama BNPT dengan Kemhub sebenarnya sudah berjalan lama. Selama ini menyusunan SOP dalam lingkup transportasi juga dibantu dari kemenhub. Apalagi kami menkoordinasikan dengan 36 Kementerian/Lembaga. Bahkan pegawai BNPT juga ada yang dari Kemenhub. Dan MoU yang kita tandatangani pada hari ini merupakan bentuk dari payung hukum yang nantinya tentunya akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi di BNPT dan Dirjen di Kemenhub," tuturnya.
Suhardi juga menjelaskan bahwa ruang lingkup dari MoU ini sendiri di antaranya meliputi penyusunan program, strategi, dan kegiatan penanggulangan terorisme di bidang transportasi; koordinasi penanggulangan terorisme di bidang transportasi; Pemanfaatan kemampuan dan potensi sumber daya para pihak dalam penanggulangan terorisme.
"Selain itu tentunya ada pertukaran data dan informasi dalam penanggulangan terorisme, peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan terorisme, lalu ada sosialisasi penanggulangan terorisme di lingkungan Kemenhub dan kegiatan lain yang tentunya semuanya di bidang transportasi. Ini sangat strategis jika kerjasama ini dibangun dengan maksimal. Sehingga kita berkolaborasi dan maksimal dalam melaksanakan tugas pencegahan dan mengevaluasi," tuturnya.
Untuk itu ke depannya, menurut jenderal bintang tiga ini, BNPT akan terus berkomitmen menjaga langkah-langkah pencegahan agar bisa terlaksana. Dan kerja sama ini menjadi sebuah penguatan dalam menjalankan amanah undang-undang terkait penanggulangan terorisme.
"Kami juga melaksanakan perintah UU, kami selaku koordinator dari semua Kementerian/Lembaga dalam rangka mengindentifikasi masalah termasuk juga mencegah sesuatu, karena tidak mungkin bisa terselesaikan dalam satu kementerian saja," tutur mantan Kapolres Metro Jakarta Barat itu.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyambut baik kerjasama dengan BNPT ini. Pihaknya juga ingin memastikan dan dapat menjamin bahwa negara ini aman dari ancaman terorisme khususnya dalam hal lingkup transportasi baik sarana maupun prasarananya.
"Keharusan bagi kita untuk mempersiapkan langkah preventif dalam upaya penanggulangan terorisme. Pak Jokowi selalu mengatakan fokus untuk melawan terorisme, bukan hanya dengan hard power namun juga menggunakan langkah soft power," ujar Budi.
Dia mengatakan MoU yang dilakukan merupakan langkah soft power dalam upaya menanggulangi terorisme. "Jajaran kami siap untuk saling sinergi memperkuat pengamanan transportasi. Semoga apa yang ditandatangani ini menjadi hal yang baik, sehingga ikhtiar kita dapat menjadikan negara yang aman dan sentosa," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya