Capim KPK Lili Pintauli Jawab Tudingan Mark-up Anggaran LPSK

Merdeka.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menjawab tudingan kerap melakukan mark-up anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adalah anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Hasan Husairi yang mempertanyakan hal tersebut.

"Saya mendapat masukan ketika ibu di LPSK itu ada beberapa (laporan) hal yang masuk ke kami, ketika ibu jadi komisaris di LPSK itu beberapa kali selalu melakukan rapat-rapat yang memang itu rapat-rapat yang terlampau direkayasa. Jadi sering dimark-up. Terkadang hasil daripada itu dibagi ke komisioner yang lain. Karena ini menyangkut perilaku kita. Jadi itu yang ibu perlu klarifikasi," ujar Hasan saat fit and proper test capim KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Lili yang menjadi Wakil Ketua LPSK selama 10 tahun itu menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar.

"Ya memang saya pak sudah lama di LPSK, kemudian saya belum paham ya soal rapat-rapat mark-up itu Pak," kata Lili.

Hasan kemudian mengingatkan Lili soal integritas yang harus dijaga jika ingin menjadi pimpinan KPK. Hasan mengatakan, jika isu tersebut tak benar, maka Komisi III tak ragu memberikan amanah kepada Lili untuk menjadi komisioner.

"Makanya dalam fit and proper test ini semua sisi kita bedah sebelum Ibu duduk di situ. Tapi kalau ibu clean and clear kami tidak akan ragu memberikan amanah kepada ibu sebagai capim yang bisa membenahi KPK ini," kata Hasan.

"Jadi saya enggak paham pak soal rapat-rapat pak. Jadi saya tidak paham karena selama ini saya penanganannya di substansi. Jadi saya tidak paham sama sekali kalau soal mark up rapat," kata Lili.

Perbaiki Komunikasi KPK dengan LPSK

Dalam kesempatan itu, Lili juga menyatakan berkomitmen memperbaiki pola komunikasi lembaga anti korupsi tersebut dengan lembaga lain, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Bahkan para anggota LPSK yang terpilih sekarang belum bisa bertemu dengan pimpinan KPK. Saya sepuluh tahun di LPSK juga kesulitan," ujarnya.

Lili yang merupakan mantan Wakil Ketua LPSK menceritakan saat dirinya menjadi pimpinan lembaga itu mengaku sangat sulit berkomunikasi dengan lembaga KPK. Ketika LPSK ingin melakukan perlindungan saksi terhadap para tersangka, namun tidak bisa karena ketidakterbukaan KPK.

Lili menceritakan dirinya pernah melakukan inisiatif melakukan perlindungan saksi di salah satu kasus yang ditangani KPK, yaitu dengan mencari alamat dan nomor saksi tersebut.

Namun, menurut dia, ketika berkomunikasi dengan KPK, tanggapan lembaga tersebut sangat berbeda karena menanyakan hal yang tidak diduganya.

‎"Kita mendapatkan akses dan alamat yang tidak diberi KPK. Saat kita berkomunikasi dengan KPK, mereka katakan 'Anda dapat darimana?'. Kalau seperti itu susah berkolaborasi dengan KPK," katanya.

Dia berjanji apabila dirinya menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023, akan memperbaiki komunikasi tersebut sehingga perlindungan para saksi yang ada di KPK bisa terpenuhi.

Dari sisi internal KPK, Lili menilai belum melihat pimpinan KPK turun memantau proses penyidikan dan penyelidikan karena penanganan langsung bisa dilakukan pimpinan dalam sebuah kasus.

‎"Bolehkan pimpinan KPK turun ke bawah, mulai tingkat penyidikan, penyelidikan, saya ingin melihat itu. Saya ingin melihat turun ke bawah harus tanpa melalui deputi‎," ujarnya.

Namun Lili juga mengapresiasi kinerja KPK yang ada saat ini. Misalnya dari sisi pencegahan sudah berjalan seperti di daerah Tangerang Selatan, yaitu masyarakat mulai terjun langsung mencegah korupsi.

Karena itu. dia menilai pencegahan yang dilakukan KPK bisa terus dijalankan karena menjadi bagian penting di lingkungan masyarakat.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com