Campak dan gizi buruk di Asmat, Jokowi bentuk tim penanggulangan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat penanggulangan wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, di Istana Bogor, Selasa (23/1). Dalam rapat itu, hadir sejumlah kepala daerah terkait, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkes Nila Moeloek dan Mensos Idrus Marham.

Usai rapat, Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge menjelaskan, Jokowi telah memerintahkan membentuk tim dan telah bekerja sejak 16 Januari lalu. Kementerian Sosial, Mabes TNI, kantor sekretariat kepresidenan, Kemendagri ditambah dengan kepolisian terlibat dalam pekerjaan itu.

"Kita kerjakan tiga hal. Pertama mengobati campak itu sendiri, penanganan campak.Kedua bersama melakukan vaksin, memberikan imunisasi kepada anak-anak kita di sana umurnya di bawah 14 tahun. Ketiga adalah menyiapkan upaya kita rencana setelah pasca penangangan campak itu sendiri, rencana pendampingan dan pembinaan pasien-pasien khususnya gizi buruk butuh waktu agak lama sedikit. Campak targetkan 1 bulan ini kita selesaikan," kata Wentius.

Tim tengah menyasar 224 kampung di Asmat. Lebih dari 187 kampung telah berhasil disisir oleh tim penanggulangan. Dalam pertemuan itu, Jokowi berpesan, tim tidak hanya fokus pada penanganan campak dan gizi buruk, tapi juga untuk target berikutnya seperti ketahanan pangan, pelayanan dasar, pembinaan infrastruktur.

Wentius menegaskan, pemerintah daerah dan pusat telah berkoordinasi dengan baik untuk menangani wabah campak di Kabupaten Asmat tersebut. Terkait dengan wacana relokasi sejumlah warga yang belum terkena dampak, hal itu menurut Wentius sulit dilakukan.

Dalam rapat ini, hadir juga Bupati Asmat Elisa Kambu, Bupati Nduga Doren Wakerwa dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Kalau relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin, tetap relokasi yang dimaksudkan presiden kita akan lakukan perbaikan pemukiman masyarakat di sekitar di distrik di kampung mereka tinggal itu. Karena memindahkan orang tidak segampang itu, karena terkait budaya adat istiadat hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya. Rakyat kita urus kita tempatkan dengan akses yang lebih baik, Puskesmas sudah ada di semua ibu kota distrik masalah operasional kita pikirkan bersama, kita harap masyarakat ada di kampung bukan di hutan atau di mana tidak bermaksud memindahkan mereka dari kampung jauh ke tempat yang jauh dari wilayah mereka," jelas Wentius.