Camat di Kediri paksa wali murid bayar PBB sebelum ambil rapor anak

Merdeka.com - Sejumlah wali murid di wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri harus mengurus surat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum mengambil rapor anaknya di sekolah. Kebijakan berbau intervensi dari camat Pare itu dilakukan atas kerjasamadengan kepala sekolah di wilayah tersebut.

Selain disyaratkan bagi orang tua yang akan mengambil rapor, surat pelunasan PBB juga harus dilampirkan bagi siswa yang ikut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016. Kepala Wilayah Kecamatan Pare, Anik Wuryani mengakui adanya kewajiban melampirkan surat pelunasan PBB bagi orang tua siswa.

"Benar mas setelah saya berkordinasi dengan ke enam kepala sekolah, dan menghimbau agar dilakukan surat edaran pada wali murid " kata Anik, Sabtu (11/6).

Lebih lanjut Anik menjelaskan, dirinya berani mengambil langkah tersebut karena capaian atau target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Pare belum maksimal.

"Target saya masih dapat 40 persen mas untuk PBB dan otomatis saya berkordinasi dengan sekolahan, untuk mencapai hasil 90 persen, toh hasil pajak tetap kembalinya kepada rakyat," jelasnya.

Disinggung apakah kebijakan ini sudah dikoordinasikan dengan atasannya, Anik mengaku kebijakan tersebut diambil tanpa adanya kordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. " Wah enggak mas saya enggak kordinasi dengan dinas, malah nanti kelihatan kemoncolan (berlebihan)," tandasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Sunaryo mengaku sangat terkejut dengan adanya surat yang beredar ke wali murid. Dia menyayangkan adanya surat yang terkesan ada unsur pemaksaan.

"Saya enggak pernah mengeluarkan surat tersebut dan enggak pernah menyuruh pihak sekolahan untuk memaksa wali murid membayar PBB," kata Sunaryo saat dihubungi, Sabtu (11/6).