Cak Imin: Mengangkat KaBIN & Duta Besar apa perlu ke DPR?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga poin utama yang dibahas saat dirinya bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan yang dibalut dengan makan siang bersama tersebut, keduanya membahas RUU Pemilu, memperkuat sistem presidensial dan mengintensifkan komunikasi dengan partai politik pendukung pemerintah.

"Saya kira itu tiga hal yang tadi kita bicarakan bersama," kata Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/11).

Cak Imin menjelaskan, pembahasan tentang memperkuat sistem presidensial dimaksudkan agar Indonesia seakan tak menjurus menganut mengarah ke sistem parlementer. Dia mencontohkan, untuk pemilihan Kepala Badan Intelijen Negara dan Duta Besar harus terlebih dahulu melalui persetujuan DPR.

"Mengangkat Kepala BIN apa perlu ke DPR? Dan banyak hal, Duta Besar besar apakah perlu ke DPR?" katanya.

Cak Imin menjelaskan, dalam Halaqoh Tabayun yang diselenggarakan oleh PKB, sejumlah Kiai dan Ulama sepakat untuk memperkuat sistem presidensial tersebut. "Ini penguatan presidensial yang telah dibahas para kiai, para ulama untuk menyempurnakan sistem demokrasi," ujarnya.

Terkait RUU Pemilu, Cak Imin berharap nantinya dapat menghasilkan sistem yang mampu memuaskan setiap partai politik khususnya yang duduk di DPR.

"Kita ingin mendapat arahan Pak Presiden bagaimana caranya pembahasan ini berjalan dengan baik, semua puas, partai-partai yang ada di dalam parlemen sangat puas dalam proses pembahasan hingga tuntas nanti," katanya.

Cak Imin menegaskan pula, partai-partai pendukung pemerintah terus berkomitmen menyukseskan segala program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Termasuk menyukseskan jalannya pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi ini dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi agar produktifitas ekonomi kita semakin meningkat, percepatannya lebih laju lagi dibanding waktu-waktu sebelumnya," ujarnya.