Cak Imin dukung pelurusan sejarah kemerdekaan Indonesia

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar mendukung pelurusan sejarah kemerdekaan negara Indonesia menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebab, kemerdekaan bangsa Indonesia bermakna merdekanya rakyat dari penjajahan.

"Semua panitia kemerdekaan harus mengganti tulisannya menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan negara Indonesia," kata Muhaimin dalam Dialog Kebangsaan yang di selenggarakan oleh Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/7).

Rumusan asli kemerdekaan bangsa Indonesia itu, kata Muhaimin, sangat fundamental dan filosofis yaitu kemerdekaan lahir dan batin bukan hanya aspek material.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyoroti munculnya berbagai persoalan di tengah arus pasar bebas dan globalisasi tanpa batas dan nilai-nilai kebangsaan. Hal itu menurut dia memunculkan pesimisme kebangsaan sehingga masyarakat tidak percaya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dampak lainnya, rakyat juga mengangap demokrasi yang berjalan sebagai biang kerok. Sehingga muncul keinginan untuk bersatu dalam ideologi global.

"Ketidak percayaan pada situasi yang tidak kondusif memunculkan kerinduan kondisi sebelum reformasi, misalnya muncul perkataan 'Piye Kabare, Enak Zaman Ku To'," ujarnya.

Cak Imin keberhasilan bangsa Indonesia mulai terasa di tengah munculnya disorientasi dan ketidakpercayaan pada situasi saat ini.

Saat ini, menurutnya, pembangunan berjalan dari bawah yaitu pedesaan lalu ke kota, artinya anggaran yang ada tidak berfokus di atas namun ke daerah.

"Amandemen UUD 1945 pun menegaskan bahwa anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Paksaan tersebut ternyata substansi yaitu yang dibangun dari APBN adalah pendidikan, ada pergeseran dari pembangunan material menjadi spiritual," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Dialog Kebangsaan Suhardono mengatakan sebelum acara dialog tersebut, digelar konvoi 100 mobil Jakarta Internasional Expo di Kemayoran ke Gedung Parlemen.

Konvoi itu menurut dia untuk mensyiarkan tema dialog para pendukung juga menggelar konvoi 100 mobil dengan stiker - stiker bertuliskan "17 Agustus Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Bukan Kemerdekaan RI".

"Melalui dialog kebangsaan di lembaga tertinggi negara ini, kami berharap dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pelurusan sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia kepada masyarakat," kata Suhardono.

Suhardono menjelaskan, upaya pelurusan sejarah itu penting dilakukan karena selama puluhan tahun, rakyat Indonesia terjebak dalam stigma "Kemerdekaan Republik Indonesia" tiap kegiatan peringatan kemerdekaan pada bulan Agustus.

Pelurusan sejarah ini, menurut dia, dikuatkan sejumlah aspek seperti berdasarkan teks proklamasi dan pembukaan UUD 1945, menyebutkan Bangsa Indonesia yang merdeka.

"Secara historis yang memperjuangkan kemerdekaan juga Bangsa Indonesia, bukan republik. Secara filosofis, berdirinya negara juga harus ada bangsa yang berdaulat," ujarnya.

Dia mengatakan, dari aspek filosofis, syarat berdirinya negara Republik Indonesia adalah adanya kedaulatan Bangsa Indonesia sehingga tidak mungkin bangsa yang dalam cengkeraman kekuasaan asing mendirikan negara dahulu baru kemudian mencetuskan kemerdekaannya.