Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto (BW) mengatakan, ada beberapa hal yang harus segera dilaksanakan oleh ketiga Plt Pimpinan KPK yang baru. Pertama adalah menjelaskan potensi conflict of interest yang bisa terjadi dari kasus-kasus hukum yang pernah ditangani.

"Saya pernah punya pengalaman jadi lawyer untuk kasus LPS. Karena itu saya di-bully saat sedang menjalankan tugas sebagai pimpinan KPK. Makanya mereka harus menjelaskan potensi conflict of interest-nya karena saya tidak ingin pimpinan KPK yang sekarang juga ikut di-bully," ungkapnya di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (22/2).

Lalu, kedua mereka juga harus memulai konsolidasi kekuatan kemudian menyinergikannya dengan institusi-institusi penegak hukum yang lain. BW ingin KPK kembali memiliki kekuatan yang besar untuk bisa kembali menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Dan ketiga, pimpinan baru KPK itu harus bisa segera tampil di masyarakat memaparkan program-program stratejiknya bagi KPK. "Program-program stratejik itu juga harus sebisa mungkin memperlihatkan sinergitas KPK dengan lembaga-lembaga hukum yang lain," tutup BW.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Selanjutnya, Jokowi mengeluarkan Perppu anggota sementara KPK demi berlangsungnya kinerja di lembaga antirasuah itu.

"Diikuti pula tiga pengangkatan anggota sementara (Pelaksana Tugas) pimpinan KPK," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pres di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2).

Tiga orang itu adalah mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Guru Besar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji dan Deputi Pencegahan Johan Budi.