Butuh biaya besar usir kapal asing ilegal di laut Indonesia

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram karena tiap hari ikan di perairan Indonesia dicuri oleh nelayan dari negara lain. Susi menyebut, ada ribuan kapal asing ilegal lalu-lalang yang mencari ikan di laut Indonesia.

Patroli yang dilakukan oleh petugas di laut Indonesia sejauh ini belum maksimal. Masih banyak kendala. Salah satunya soal biaya operasional.

Dalam beberapa pekan, pemerintah sudah meledakkan kapal asing yang terbukti melanggar hukum. Tapi itu belum cukup.

Untuk memberantas illegal fishing, memang tidak mudah. Butuh biaya besar untuk mengatasi itu semua. Berikut ini ceritanya, Selasa (23/12):

Jokowi akan beli kapal patroli sebanyak-banyaknya

Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membeli kapal patroli sebanyak-banyaknya guna mendukung pengawasan lautan. Armada yang kuat diperlukan untuk pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia."Saya telah mengatakan kepada Menteri Keuangan agar tahun depan dapat membeli kapal patroli sebanyak-banyaknya," kata Presiden Jokowi.Menurut Jokowi, pembelian armada kapal pengawas dalam jumlah besar sangat diperlukan guna menghentikan aksi pencuri ikan yang kerap berpesta pora menangkap ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia.Untuk itu, Presiden menegaskan bahwa aparat harus memiliki peralatan lengkap agar dapat menangkap seluruh kapal pencuri ikan. "Kita harus menghentikannya. Begitu masuk perairan kita, langsung kejar. Tenggelamkan," katanya.Jokowi juga mengingatkan agar praktik penenggelaman kapal pencuri ikan juga harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. "Saat ditenggelamkan (kapal pencuri ikan) dua minggu lalu, ini baru peringatan pertama, ada peringatan kedua, tunggu saja," katanya.

Kapal patroli minim, andalkan pesawat TNI AU

Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo mengatakan kapal patroli menemukan 22 kapal asing yang mencuri ikan di Laut Arafuru, Papua beberapa waktu lalu. Namun, kapal asing tersebut tidak bisa ditangkap lantaran minimnya peralatan yang ada saat ini."Terbatasnya kapal-kapal patroli cepat, makanya yang menjangkau lokasi paling tepat pesawat boeing milik TNI-AU. Sampai di sana ya memang ada tapi tidak bisa apa-apa, hanya bisa dilihat dan dipotret saja," ujar dia dalam paparan di Musrenbangnas, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).Dia meminta kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk memfasilitasi peralatan tempur dalam meningkatkan patroli-patroli kapal cepat di wilayah perairan Indonesia."Maka dari itu, kerja keras Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) untuk menimbulkan efek jera bagi para penangkap ikan ilegal itu terus kita dukung," pungkas dia.

Butuh pesawat Jet Amfibi

Kepala Staf Angkatan Udara di Mabes TNI, Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia mengatakan, TNI Angkatan Udara meminta Pemerintah membeli pesawat Jet Amfibi untuk menjaga wilayah laut Indonesia dari praktik-praktik illegal fishing, khususnya di area perbatasan.Jet Amfibi itu nantinya akan digunakan untuk mengejar dan menangkap kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan RI."Kami sampaikan kepada Beliau (Presiden Joko Widodo), solusi dalam penindakan pencurian ikan di wilayah laut perlu pesawat amfibi. Pesawat ini bisa mendarat di laut dengan karakteristik yang mampu jalan di tengah gelombang (Laut)," jelas Putu Dunia, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12).Ida Bagus mengaku, hal itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Dan permintaan itu pun disetujui. Bagus menjelaskan, pesawat Jet Amfibi itu mampu menghadang kapal-kapal canggih pencuri ikan milik asing. Serta bisa mengangkut tim untuk pengamanan laut."Beliau setuju dengan ide itu, salah satu jenis pesawatnya yaitu BE 200. Pesawat itu bisa membawa tim untuk pengamanan di laut, juga bisa gunakan sebagai pemadam kebakaran dengan bom air," ujarnya.

2015, Indonesia beli banyak pesawat buat usir kapal asing

Panglima TNI Jendral Moeldoko mengatakan, anggaran pembelian pesawat tersebut akan dimasukan dalam pembelanjaan pada tahun 2015 mendatang. Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi telah mengapresiasi hal itu dan akan segera dilakukan."Untuk itu pasti beliau ada kemauan kuat untuk perbaikan. Beliau mengendorse pembelian pesawat baru untuk penguatan patroli maritim termasuk Jet Amfibi," tandasnya.

Kapal milik TNI AL minim suku cadang

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengakui sejumlah kapal perang baru milik TNI AL dalam kondisi minim suku cadang. Upaya untuk melakukan operasi menjadi terbatas."Kapal 'multirole light fregat' Bung Tomo Class produksi Inggris hanya dibekali persediaan suku cadang untuk keperluan berlayar selama tiga bulan," kata Marsetio.Tak hanya itu, kapal korvet Sigma Class buatan Belanda juga mengalami hal serupa. "Bung Tomo Class itu baru datang tahun ini. Ada tiga unit," ungkap Marsetio.Kapal Bung Tomo Class tersebut, lanjut dia, bekal suku cadangnya sudah hampir habis digunakan untuk perjalanan pengiriman kapal dari Inggris ke Indonesia."Kapalnya masih bisa digunakan bertugas, tapi sangat terbatas," tuturnya.Menurut dia, minimnya suku cadang kapal perang TNI diakibatkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah.