Busyro Muqoddas Desak Jokowi Segera Putuskan Perppu KPK

Merdeka.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mendesak Presiden setelah Joko Widodo segera memutuskan Perppu KPK. Apalagi mantan Wali Kota Solo itu sudah mengundang sejumlah tokoh ke istana untuk dimintai masukan.

"Sampai hari ini tidak ada respons dari Presiden. Padahal masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis terkemuka kan sudah jelas. Seharusnya segera diputuskan," ujar Busyro seusai menghadiri Sidang Senat Terbuka Hari Jadi ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Kamis (24/10).

Namun demikian, dia tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi. Meskipun sebetulnya langkah tersebut tidak efektif. Sebab, kata Busyro, sebetulnya kekuatan ada pada masyarakat sipil berbasis pada kampus.

"Jadi kalau kemarin kampus melakukan satu reaksi yang itu murni keterpanggilan terhadap demokratisasi, itu menjadi kekuatan untuk bisa melakukan perubahan," tandasnya.

Terkait penundaan pengesahan RUU Pertanahan, dia menilai hal tersebut harus dikawal. Walaupun ditunda tetapi beberapa pasal menggambarkan dominasi dari negara di dalam sektor Pertanahan tersebut. Hal itu memberikan peluang lebih besar kepada korporasi daripada kepada rakyat yang berdaulat untuk bisa memiliki tanah.

Dia mencontohkan tentang Hak Guna Usaha (HGU). Menurutnya, sekarang ini di dalam rancangan itu disebut bisa 70 tahun dan diperpanjang 20 tahun.

"Satu masalah itu saja, di mana kedaulatan rakyat?," katanya lagi.