Busyro Desak Jokowi Bentuk TGPF untuk Tuntaskan Kasus Novel
Merdeka.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mengomentari keberadaan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Novel Baswedan. Busyro menyebut, sejak awal pembentukan TPF, dirinya dan masyarakat antikorupsi sudah memprediksi kinerja tim akan gagal.
"TPF itu ketika dibentuk oleh Polri, kami teman-teman masyarakat madani dan koalisi antikorupsi, sudah memprediksi akan gagal. Sehingga kami tidak kaget (dengan hasil capaian TPF)," ungkap Busyro di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/7).
Busyro menerangkan bahwa ada konflik internal yang terjadi di dalam TPF. Kondisi tersebut dianggap Busyro menjadi salah satu penyebab kegagalan TPF.
"Ada conflict of interest. Ada saling menyandera. Saling menyandera sejumlah orang tertentu di dalam yang langsung tidak langsung terkait dengan teror terhadap Novel. Hakikatnya teror terhadap KPK," ungkap Busyro.
Atas kegagalan kinerja TPF, Busyro pun mendesak agar Presiden Jokowi segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Pembentukan TGPF dinilai Busyro sebagai bentuk keseriusan Jokowi untuk menuntaskan kasus yang menimpa Novel Baswedan.
Busyro merinci ada sejumlah persyaratan jika Jokowi ingin membentuk TGPF. Di antaranya adalah legalitas TGPF haruslah berasal dari Presiden dan ada unsur masyarakat sipil antikorupsi di dalamnya.
"Kalau soal legalitas ini (saya) tetap meminta Presiden bentuk TGPF. Tapi dengan catatan serius. Kalau bentuk TGPF, kalau Presiden mau, unsur masyarakat sipilnya jangan ditentukan oleh istana," urai Busyro.
"Kami sulit percaya. Serahkan pada kami unsur masyarakat madani, koalisi antikorupsi. Serahkan, beri waktu seminggu untuk mencari sendiri, Nah itu bentuk penghormatan terhadap masyarakat sipil," imbuh Busyro.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaSudah ada pengamanan dari Paspampres dan tenda telah didirikan
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaTonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaMahfud MD, Gibran Rakabuming dan Muhaimin Iskandar. Kira-kira, siapa ya yang paling tinggi menambah elektabilitas capresnya?
Baca SelengkapnyaMenurutnya, menteri yang berkaitan langsung dengan bansos tanggungjawab di Presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa Joko Widodo atau Jokowi bekerja keras dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Indonesia.
Baca Selengkapnya